Bagikan:

JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago mengkritik penunjukan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggantik Arifin Tasrif.

Ia menilai, pengangkatan Bahlil Lahadia menjadi Menteri ESDM makin mempertegas visi Presiden Jokowi tentang tata kelola tambang batu bara.

"Kita tahu Presiden Jokowi selama ini tidak menggubris usulan beberapa pengamat agar mengubah skema bagi hasil dari penambangan batu bara," ujarnya dalam keterangan kepada media, Selasa, 20 Agustus.

Andrinof bilang, usulan konkret yang pernah dilontarkan pengamat adalah menaikkan porsi bagi hasil bagi pemerintah, atau memberlakukan pajak progresif atas hasil tambang batu bara.

"Namun, Presiden Jokowi bukan saja tidak menggubris usulan tersebut, tetapi malah mengeluarkan kebijakan membagi izin usaha tambang bagi ormas-ormas keagamaan," sambung dia.

Dia melanjutkan, orang yang menyampaikan ke publik ketika kebijakan membagi ijin usaha tambang batu bara untuk ormas-ormas keagamaan adalah Bahlil yang ketika itu menjabat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Hingga saat ini, kata dia, Bahlil juga tidak pernah mempersoalkan bagi hasil yang sangat besar untuk pengusaha tambang dan sangat kecil untuk negara yang seharusnya mewakili kepentingan rakyat.

"Cara pandang Bahlil tentang kekayaan sumber daya alam negeri juga mengandung semangat menghabiskan atau eksploitatif. Ia menggunakan argumen bahwa cadangan batu bara Indonesia masih besar. Padahal, Indonesia tidak termasuk 10 besar negara pemilik cadangan batu bara," beber Andrinof.

Dia menilai, Bahlil tutup mata bahwa Indonesia adalah negara yang paling eksploitatif dalam mengambil dan pengekspor batu bara, dan menjadi negara pengekspor batu bara nomor satu di dunia.

"Oleh karena itu, dengan besarnya peran orang seperti Bahlil di dunia pertambangan patut diragukan komitmennya terhadap ekonomi yang berkeadilan dan yang mendahulukan hak rakyat atas sumber daya alam," pungkas Andrinof.