Analis: Dampak Reshuffle terhadap Pasar Saham Masih 'Terbatas'

JAKARTA - Direktur of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus menyampaikan bahwa dampak ‘reshuffle’ kabinet terhadap pasar saham Indonesia masih terbatas.

“Sejauh ini dinamika politik yang ada dampaknya masih terbatas ke pasar saham. Pasalnya perubahan itu juga hanya sebagai bagian dari proses transisi yang sedang terjadi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo,” ujar Nico Demus, dikutip dari Antara, Senin 19 Agustus.

Transisi yang terjadi saat ini, menurutnya, semua tergantung dari sudut pandang masing- masing.

“Dari sisi positif, hal ini merupakan sebuah langkah untuk mempermudah masa transisi dan menjaga keberlanjutan agar dapat berjalan dengan lebih cepat,” ujar Nico Demus.

Ia menjelaskan bahwa pelaku pasar sejauh ini masih mencermati data-data perekonomian global, seperti penantian terhadap kemunculan Jerome Powell di Jackson Hole, data ketenagakerjaan Amerika Serikat (AS), serta The Federal Open Market Committee (FOMC) Minutes Meeting.

“Meskipun demikian, pelantikan dan proses jajaran kabinetnya akan mencuri perhatian, karena pasar akan melihat siapa yang akan menempati posisi-posisi penting yang ada,” ujar Nico Demus.

Ia melanjutkan, sejauh ini sentimennya masih sama, yaitu persepsi dan ekspektasi terhadap penurunan tingkat suku bunga acuan The Fed pada September 2024, yang mendorong pergerakan pasar pada Senin 19 Agustus.

Namun demikian, menurutnya, saat ini banyak pelaku pasar terlihat ragu terkait kebijakan Ketua The Fed Jerome Powell yang akan menurunkan tingkat suku bunga acuannya pada September 2024.

“Oleh sebab itu, meskipun optimistis, namun keraguan masih ada yang membuat pergerakan IHSG terlihat maju dan mundur,” ujarnya.

Pada hari ini, Presiden Joko Widodo melantik Bahlil Lahadalia sebagai menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).