Bank Dunia Rilis Rekomendasi Ekonomi Laut Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Indonesia

JAKARTA - Managing Director of Development Policy and Partnerships, Bank Dunia Mari Elka Pangestu mengatakan ekonomi laut yang berkelanjutan sangat penting bagi Indonesia untuk mewujudkan masyarakat pesisir yang sejahtera. Kemudian, juga untuk lingkungan laut yang sehat, dan perekonomian nasional yang berkembang.

"Kami percaya, ekonomi biru (ekonomi laut) akan membantu negara-negara termasuk Indonesia untuk mencapai sejumlah manfaat, di antaranya laut yang sehat, kehidupan pesisir yang tangguh, serta pertumbuhan ekonomi," katanya dalam acara laporan 'Laut untuk Kesejahteraan: Reformasi untuk Ekonomi Biru di Indonesia', Kamis, 25 Maret.

Menurut Mari, dengan menjaga lingkungan laut tetap sehat, Indonesia bisa dapat keberlanjutan, dan juga mencapai pertumbuhan dan penghidupan. Kata dia, peran laut sangatlah penting bagi kesejahteraan Indonesia.

Contohnya, kata Mari, sektor perikanan berkontribusi senilai 27 miliar dolar AS terhadap PDB dan menghidupi 7 juta tenaga kerja, serta memenuhi lebih dari 50 persen kebutuhan protein hewani di Indonesia.

Namun, Mari mengungkap, terdapat tantangan bagi ekosistem laut dan pesisir, yang apabila tidak dikelola secara berkelanjutan, dapat mengurangi potensi ekonomi laut Indonesia. Sekitar 38 persen dari ikan ditangkap melebihi kemampuan ekosistem untuk mengembalikan jumlahnya (overfishing).

Kemudian, sekitar sepertiga dari terumbu karang yang berharga bagi Indonesia berada dalam kondisi kurang baik. Sementara, ekosistem pesisir yang penting, seperti mangrove, mengalami pengurangan yang besar. Lalu, sampah laut menimbulkan kerugian bagi perekonomian Indonesia senilai lebih dari 450 juta dolar AS setiap tahunnya.

Tak hanya itu, kata Mari, beberapa destinasi wisata laut dan pesisir juga telah menunjukkan dampak dari pengunjung yang terlalu padat dan belum memiliki infrastruktur dasar yang memadai.

"Saya harap Indonesia akan bertransformasi ke ekonomi biru dan mendapatkan manfaat dari ekonomi biru ini," tuturnya.

Untuk mendukung berbagai strategi dan kegiatan pemerintah Indonesia, kata Mari, laporan Bank Dunia ini mengusulkan beberapa rekomendasi. Pertama, untuk mendukung sektor perikanan yang berkelanjutan dan produktif, pemerintah dapat menerapkan sistem Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia dan memperkuat area taman laut yang terus berkembang.

Salah satu caranya, kata Mari, dengan memanfaatkan potensi dukungan dari dana abadi nasional dan kemitraan dengan sektor swasta.

Kemudian, pemerintah juga perlu memperluas moratorium alih fungsi hutan primer hingga meliputi seluruh ekosistem mangrove. Hal ini, menurut Mari, dapat mencegah kerusakan mangrove, serta mendukung sasaran restorasi mangrove yang ada saat ini.

Tak hanya itu, laporan Bank Dunia juga merekomendasikan langkah-langkah untuk mengurangi sampah plastik di laut, termasuk dengan menetapkan persyaratan minimum kandungan bahan daur ulang di dalam produk-produk tertentu dan memperluas larangan penggunaan produk-produk plastik yang dapat digantikan.

Kemudian, lanjut dia, diperlukan juga upaya untuk mengatur arus pengunjung ke destinasi wisata pesisir dan laut juga dapat ditingkatkan.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen mengatakan pada tingkat global, reformasi yang mendorong ekonomi laut yang berkelanjutan telah terbukti dapat mengembangkan potensi ekonomi laut. Selain itu juga sekaligus mengatasi perubahan iklim, memenuhi kebutuhan bagi ketahanan pangan dan keanekaragaman hayati.

"Investasi yang berkelanjutan dalam keterampilan, kelembagaan, infrastruktur, dan layanan akan membantu Indonesia memanfaatkan sumber daya lautnya secara berkelanjutan dan menyeluruh," tuturnya.

Selain itu, kata Satu, di masa pascapandemi COVID-19, kegiatan restorasi dan konservasi ekosistem pesisir dan laut dapat membantu menyediakan pekerjaan jangka pendek sembari memperkuat ketahanan dalam jangka panjang.

Seperti diketahui, Bank Dunia hari ini merilis laporan Laut untuk Kesejahteraan: Reformasi untuk Ekonomi Biru di Indonesia, di mana lembaga itu menekankan pentingnya ekonomi laut yang berkelanjutan demi kesejahteraan Indonesia di masa mendatang.