Bagikan:

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) secara resmi meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025-2030.

Hal itu sebagai kelanjutan peta jalan pengembangan sistem pembayaran Indonesia dari BSPI 2019-2025.

"Peluncuran Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025-2030 sebagai kelanjutan dari BSPI 2019-2025," ujar Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo saat Opening Ceremony Festvial Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) X Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2024.

Perry menyampaikan dalam lima tahun terakhir transformasi digital nasional mengalami akselerasi secara pesat.

Pengembangan ekonomi dan keuangan digital melalui BSPI 2019-2025 telah mencatatkan beberapa pencapaian di antaranya besarnya jumlah pengguna QRIS dengan lebih dari 50 juta pengguna yang sebagian besar UMKM, transaksi BI-FAST yang tumbuh pesat, elektronifikasi program sosial pemerintah, dan Kartu Kredit Indonesia yang memperlancar transaksi keuangan Pemerintah, serta reformasi regulasi untuk memperkuat industri pembayaran nasional.

Sebab itu, kata dia, dengan pengembangan BSPI pihaknya akan mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran nasional ke depan yang difokuskan pada lima inisiatif utama.

Adapun akselerasi digitalisasi pembayaran nasional ke depan difokuskan pada lima inisiatif utama yaitu modernisasi infrastruktur pembayaran ritel, wholesale dan data, konsolidasi industri pembayaran nasional, inovasi dan akseptasi digital, perluasan kerjasama internasional, dan pengembangan Rupiah digital.

Selain itu, Perry juga mengajak seluruh elemen pemerintahan, otoritas, asosiasi dan industri, serta masyarakat untuk terus memperkuat sinergi transformasi digital nasional dalam memajukan ekonomi keuangan digital nasional.

Di sisi lain, Perry menjelaskan,  dalam perluasan kerjasama QR Indonesian Standar (QRIS) telah direalisasikan di berbagai negara yaitu Malaysia, Thailand, dan Singapura, Korea Selatan Uni Arab Emirat, Jepang, dan India.

“Ke depannya Asia akan terintegrasi pembayaran melalui QR dan juga melalui fast payment,” tuturnya.

Perry menambahkan, pihaknya juga akan meluncurkan pengembangan kartu kredit Indonesia segmen pemerintah dengan fitur online payment dan nantinya, KKI dapat menggunakan QRIS dalam proses pembayarannya.

“Fitur QR Indonesian Standard dalam kartu kredit Indonesia ini akan diperluas untuk memudahkan transaksi belanja pemerintah tidak hanya untuk perjalanan tapi juga untuk membeli produk-produk UMKM,” ujarnya.