KPID Dukung Transvision Jaga Kualitas Penyiaran di Daerah

JAKARTA- Dalam upaya melindungi hak penyiaran dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bertugas untuk mengawasi dan menindak pelanggaran tersebut.

Penyiaran tanpa izin tidak hanya merugikan pihak pemilik konten, tetapi juga berdampak negatif pada kualitas siaran dan industri penyiaran secara keseluruhan.

Oleh karena itu, penegakan hukum yang ketat terhadap praktik pembajakan tayangan menjadi langkah penting untuk menjaga integritas dan keberlanjutan industri penyiaran di Indonesia.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) merupakan lembaga independen yang bertugas mengawasi penyiaran di tingkat daerah memastikan penyiaran di Indonesia sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku, serta mempromosikan konten yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.

Untuk meningkatkan kualitas penyiaran, Transvision telah melakukan penandatanganan Komitmen Bersama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). Komitmen Bersama ini penting untuk memperkuat pengawasan siaran, khususnya terhadap program siaran yang disalah gunakan oleh pihak lain untuk keuntungan pribadi.

KPID bertugas mengawasi dan menindak pelanggaran penayangan tanpa izin milik Transvision di seluruh wilayah Indonesia.

Langkah strategis diambil untuk mengatasi penayangan ilegal dan memastikan standar penyiaran yang berkualitas.

Penandatanganan ini dihadiri oleh Direktur Marketing & Sales Transvision Brando Tengdom, serta perwakilan dari KPID Sulawesi Barat, KPID Sulawesi Tengah, dan KPID Kalimantan Tengah.

"Kami memastikan seluruh kegiatan penyiaran di Indonesia berjalan sesuai aturan yang berlaku. Penayangan tanpa izin merugikan banyak pihak dan kami akan terus bekerja keras memberantas praktik ini. Melalui pengawasan ketat dan penegakan hukum tegas, kami berupaya menciptakan penyiaran yang adil dan berkualitas di daerah," ujar anggota KPID Sulawesi Tengah Indra A.