KKP Ungkap Daerah Rawan Penyelundupan BBL di Indonesia, Ini Daftar Lokasinya

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih terus berupaya untuk mengejar sindikat pelaku penyelundupan benih bening lobster atau BBL yang berpotensi memberikan kerugian kepada negara.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono mengatakan, pihaknya bersama aparat penegak hukum (APH) lainnya terus melakukan penggerebekan di tempat-tempat rawan penyelundupan BBL. Tempat tersebut di antaranya, pengepul BBL, pelabuhan penyeberangan atau perbatasan dengan negara tetangga hingga bandara.

"PSDKP hadir bersama aparat lain untuk melakukan razia di tempat-tempat lokasi-lokasi yang rawan. Di mana yang rawan? Satu, di tempat pengepul BBL. Kemudian, di pelabuhan penyeberangan atau perbatasan dengan negara tetangga kami di bandara. Terus jalur laut. Inilah objek-objek di mana lokasi-lokasi tersebut rawannya penyelundupan," kata pria yang akrab disapa Ipunk dalam konferensi pers terkait Update Perkembangan Kasus Penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) di kantor KKP, Kamis, 18 Juli.

Ipunk turut membeberkan sejumlah daerah yang juga menjadi lokasi pengawasan akibat maraknya praktik ilegal tersebut. Daerah tersebut tersebar di beberapa titik, seperti di Pulau Sumatera hingga Jawa. Daerah-daerahnya adalah Lombok, Banyuwangi, Yogyakarta, Cilacap, Tangerang, Bogor, Jawa Barat, Palembang, Jambi, Bangka Belitung sampai ke Kepulauan Riau.

Dia menuturkan, pihaknya telah menggagalkan penyelundupan di beberapa lokasi, seperti Palembang, Cilacap hingga Batam. Ipunk juga menegaskan bahwa pihaknya akan berkomitmen untuk memperketat pengawasan di beberapa lokasi.

"Dimulai dari Lombok, kemudian Banyuwangi, Yogyakarta, Cilacap, Tangerang, Bogor, Jawa Barat, Palembang, Jambi, Bangka belitung sampai ke Kepulauan Riau. Inilah tempat-tempat bagaimana para pelaku tersebut melakukan kegiatannya. Kami sudah tempatkan orang-orang kami di tempat-tempat tersebut," ujarnya.

Dia pun menekankan dalam proses pemberantasan praktik ilegal tersebut pihaknya akan terus bersinergi dan berkolaborasi dengan APH lain, seperti TNI Angkatan Laut hingga Polri.

Menurut Ipunk, KKP tidak dapat bekerja sendiri untuk menangkap sindikat pelaku penyelundupan BBL tersebut. Sehingga, diperlukan kerja sama dengan aparat.

"Kami bersama dengan teman-teman Angkatan Laut. Kemudian, dengan teman-teman Polri. Sinergi tersebut kami jaga terus karena menghadapi penyelundup BBL ini, kami tidak bisa sendiri," pungkasnya.