Bagikan:

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan realisasi belanja negara hingga semester I 2024 mencapai Rp1.398 triliun atau naik 11,3 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Sri Mulyani menyampaikan kenaikan belanja negara karena peran APBN sebagai shock absorber untuk antisipasi gejolak global, melindungi daya beli masyarakat yang mengalami koreksi sepanjang semester I 2024.

"Peningkatan belanja negara tersebut terutama terkait peran APBN sebagai shock absorber untuk antisipasi gejolak global, melindungi daya beli masyarakat, serta tetap mendukung berbagai prioritas agenda pembangunan nasional," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin, 8 Juli.

Dari sisi komponennya, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp997,9 triliun atau tumbuh 11,9 persen (yoy), di mana di dalamnya termasuk belanja yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sebesar Rp762,1 triliun atau 76,4 persen dari BPP.

Seperti, program PKH sebesar Rp14,2 triliun, kartu sembako Rp22,2 triliun, program Indonesia Pintar Rp8,1 triliun, KIP kuliah Rp6,8 triliun, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp5,6 triliun dan BO PTN Rp2,6 triliun.

Kemudian subsidi dan kompensasi Rp155,7 triliun, subsidi LPG 3 Kg Rp34,2 triliun, PBI JKN Rp 23,2 triliun, serta pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur Rp75,2 triliun.

Transfer ke daerah hingga semester I 2024 mencapai Rp400,1 triliun atau setara 46,7 persen dari target APBN 2024 sebesar Rp 857,7 triliun.

Angka ini meningkat 9,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sementara penerimaan negara mencapai RP1,320 triliun pada semester I 2024 atau turun 6,2 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Penerimaan perpajakan mencapai Rp1.028 triliun.

Angka ini turun 7 persen secara tahunan.

Sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp288,4 triliun atau turun 4,5 persen secara tahunan.