JAKARTA - Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) memberikan dampak ke berbagai sektor, termasuk industri penerbangan.
Pasalnya, beberapa komponen di industri penerbangan menggunakan dolar AS, salah satunya adalah avtur.
Karena itu, Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) meminta agar pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memberikan relaksasi terhadap aktivitas maskapai di lapangan.
“Kami berharap nanti dari Kementerian BUMN, mungkin bisa memberikan relaksasi terhadap kegiatan dari airport yang sekarang, sehingga dalam merespons tingginya harga nilai tukar uang rupiah ini bisa membantu industri airline tetap bisa survive,” tutur Ketua Umum INACA, Denon Prawiraatmadja di sela acara 'Indonesia Aero Summit 2024' di Redtop Hotel, Pecenongan, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Juli.
Denon menjelaskan, relaksasi yang dimaksud adalah terkait dengan perpajakan, insenstif, hingga harga avtur yang dikhawatirkan akan mengalami kenaikan karena dampak dari nilai tukar rupiah yang melemah.
Terkait dengan avtur, Denon mengaku sudah berkomunikasi dengan PT Pertamina (Persero) terkait potensi kenaikan harga bahan bakar avtur.
Dia bilang, langkah tersebut sebagai salah satu upaya untuk mengatasi dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Namun, sambung Denon, relaksasi untuk sektor industri penerbangan perlu dorongan dari lintas kementerian, baik Kementerian BUMN, Kementarian Keuangan, Kemen Parekraf, maupun Kemenhub.
“Kalau untuk avtur kita sudah komunikasi langsung dengan Pertamina. Jadi ini juga bagian dari upaya yang dilakukan oleh INACA, agar Kementerian terkait bisa mencari solusi terkait dengan naiknya nilai tukar mata uang dolar AS terhadap rupiah,” katanya.
BACA JUGA:
Di sisi lain, Denon mengatakan, pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kemenhub) untuk merespons dampak tersebut melalui peningkatan trafik dan penerapan insentif.
“Mungkin solusinya bukan cuman insentif, tapi bagaimana kita bisa meningkatkan traffic dalam waktu yang cepat. Karena ada banyak solusi dan FGD yang kita coba upayakan,” ujarnya.
“Sehingga cost management untuk tadi yang ditanyakan, apakah ini masih cukup promising karena kita negara kepulauan, which is enggak ada pilihan lain untuk traveling di Indonesia dengan penerbangan, harus dipikirkan oleh lintas kementerian tadi,” lanjutnya.
