Alokasi Anggaran Makan Siang Bergizi Diminta Jangan jadi Ladang Korupsi

JAKARTA - Ekonom Senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Aviliani menilai alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis oleh Kementerian Keuangan harus disiapkan walaupun yang akan diguyurkan pemerintah saat ini belum mencakup 100 persen kebutuhan anggaran program makan bergizi gratis.

"Ya mungkin karena itu rencana pemerintah baru kan, mau tidak mau Menteri Keuangan harus mengakomodasi. Hanya kan tadinya Rp400 triliun kan, cuman kan akhirnya mereka bilang bertahap," ucapnya usai acara Edukasi Keuangan BUNDAKU OJK, Selasa, 25 Juni.

Menurutnya, jika pemerintah saat ini langsung menggelontorkan anggaran sebesar Rp400 triliun, para investor akan mempertanyakan kembali anggaran tersebut yang hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif.

"Kalau Rp400 triliun kan pasti investor udah mempertanyakan dong, kalau anggaran sebagian besar digunakan untuk hal-hal yang konsumtif, itu kan menjadi pertanyaan mereka pastinya terhadap multiplier efek ekonomi dan itu akan berdampak juga nanti pada obligasi yang dijual pemerintah kan," ujarnya.

Aviliani menyampaikan di era saat ini keterbukaan informasi memang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga kebutuhan anggaran untuk program makan siang bergizi dapat diketahui oleh para investor dan melihat keseriusan dan target dari pemerintahan baru dalam menjalankan program-programnya.

"Jadi ya saya rasa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ini justru diera keterbukaan ini menyampaikan paling nggak anggaran itu disampaikan dulu walaupun tidak sejumlah Rp400 triliun memang nanti pada kenyataannya yang harus ditunjukkan adalah keseriusan ada target yang mau dicapai," imbuhnya.

Menurut Aviliani, jangan sampai alokasi anggaran yang disiapkan untuk program makan siang bergizi malah menjadi ladang korupsi.

"Jangan sampai kasih makan siang tapi akhirnya banyak korupsi lagi kan," ujarnya.

Selain itu, Aviliani menilai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2025, akan berat karena terdapat utang jatuh tempoh pada tahun depan yang cukup besar.

Menurut Aviliani harusnya saat ini sudah terdapat rincian terkait program makan siang bergizi mau ditaro di Kementerian/Lembaga dan bagaimana sistem penyebarannya ke masyarakat Sehingga para investor memiliki kepercayaan buat masuk berinvestasi di Indonesia kembali.

"Karena sebenarnya kalau bisa sudah bisa menyampaikan clue-clue sebenarnya nanti itu di Agustus itu seperti apa sih. Jadi ini juga untuk supaya investor bisa masuk lagi kan. Sekarang kan banyak yang keluar juga nih gara-gara itu. Paling nggak membuat perencanaan yang, kalau sekarang kan baru asumsi, belum ada angka-angka kan," ucapnya.

"Terus kemudian kalau makan gratis itu menjadi protes banyak orang terkait dengan dana yang kita nggak banyak. Tapi untuk itu misalnya, nah itu gimana secara bertahap itu kayak apa misalnya," tambahnya.