Tim Prabowo-Gibran Bantah Akan Naikan Rasio Utang hingga 50 persen

JAKARTA - Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Thomas Djiwandono membantah bahwa dalam pemerintahan Prabowo-Gibran ke depannya akan menaikkan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 50 persen.

"Rasio utang terhadap PDB yang beberapa minggu lalu dikatakan di atas 50 persen dan sebagainya itu tidak mungkin," katanya dalam konferensi pers kondisi fundamental ekonomi terkini dan rencana APBN 2025, Senin, 24 Juni.

Thomas menegaskan bahwa, Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan tetap berkomitmen terhadap target yang sudah direncanakan dan disepakati oleh pemerintah saat ini dan DPR.

"Kami juga ingin menekankan bahwa Presiden terpilih commit terhadap defisit atau target defisit yang akan disepakati oleh pemerintah sekarang dan DPR," ucapnya.

Selain itu, Thomas mengatakan alokasi anggaran untuk program makan bergizi gratis sebesar Rp71 triliun sudah disepakati oleh pemerintahan saat ini dan pemerintahan yang akan datang.

“Rp71 triliun buat kami adalah suatu angka yang sangat baik, tadi Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) menyatakan bahwa kami berkomitmen. Kami menjalankan program unggulan Pak Prabowo secara bertahap. Kuncinya bertahap dan tentu dengan prinsip-prinsip belanja yang berkualitas,” katanya.

Thomas menjelaskan bahwa pihaknya akan terus mengikuti siklus pembahasan RAPBN 2025 yang tengah bergulir antara pemerintah saat ini dengan DPR dan presiden terpilih Prabowo berkomitmen untuk menjaga defisit APBN 2025 di bawah 3 persen.

"Beberapa minggu terakhir banyak berita-berita, nah kami di sini sebagai tim gugus tugas ingin menyatakan secara gamblang, dengan angka Rp71 triliun tersebut, artinya defisit itu, range terjamin," ujarnya.

Adapun dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2025 ditetapkan sebesar 2,29 persen – 2,82 persen dari PDB.

Thomas juga meminta kepada masyarakat untuk ikut mengawasi perhitungannya. "Nanti, silakan saja dihitung. Intinya, kami komitmen terhadap target yang sudah direncanakan kini dan telah disepakati dengan DPR," imbuhnya.