Menperin Agus Ingin Kerja Sama Ekonomi-Industri RI dan Jepang Segera Direalisasikan

JAKARTA - Pemerintah RI melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berharap dapat memperkuat kerja sama industri dengan Jepang, baik melalui forum-forum internasional maupun perjanjian strategis.

Dalam rangka membahas program-program kerja sama antara kedua negara, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita melakukan pertemuan bilateral dengan Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Hayashi Yoshimasa di Tokyo, pada Jumat, 21 Juni.

"Kami mengharapkan dukungan Kepala Sekretaris Kabinet (Hayashi Yoshimasa) dalam kerja sama ekonomi industri kedua negara," ujar Menperin Agus dalam pertemuan yang berlangsung di Tokyo seperti dikutip dari laman resmi Kemenperin, Senin, 24 Juni.

Hubungan kerja sama ekonomi Indonesia-Jepang terjalin melalui berbagai forum internasional dan perjanjian strategis, seperti Indo Pasific-Economic Framework for Presperity (IPEF), Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dan ASEAN-Jepang Comprehensive Economic Partnership Agreement (AJCEPA).

Pada akhir tahun 2023 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meresmikan pertemuan puncak Peringatan 50 Tahun Kemitraan ASEAN-Jepang di Tokyo sekaligus menandai lima dekade kolaborasi yang berhasil menjaga stabilitas, perdamaian dan pertumbuhan ekonomi di kawasan.

Pada pertemuan Menperin dengan Yoshimasa, keduanya menyambut baik selesainya perundingan substantif Protokol Perubahan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) yang telah berjalan sejak 2019 dan mengharapkan implementasinya dapat dilakukan dalam waktu dekat.

Menperin juga menyampaikan apresiasinya atas kesiapan Jepang mendukung aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), yang akan membuka peluang Indonesia untuk belajar dari pengalaman Jepang dalam sektor industri.

Saat ini, Indonesia sedang melakukan proses aksesi dalam tahap penyusunan initial memorandum dalam bentuk penyelarasan instrumen kebijakan dengan standar OECD.

Nota kesepahaman ini tengah disusun melalui proses penilaian mandiri dan diharapkan akan rampung pada akhir 2024.

Masih dalam rangka peningkatan kerja sama dalam kawasan, Menperin juga mengundang Jepang untuk berpartisipasi dalam ASEAN Statesperson Forum di Bali pada 29 Juli mendatang.

"Kegiatan ini menyediakan kerangka kerja untuk melalui tatap muka antara para pemimpin saat ini dan masa depan di kawasan," imbuhnya.