JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengajukan anggaran tambahan untuk bantuan pangan tahun 2025 senilai Rp20,22 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras, daging ayam dan telur serta program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).
Lalu, apakah bantuan pangan akan dilanjutkan di tahun 2025?
Kepala Bapanas Arief Prastyo Adi mengatakan bahwa program bantuan pangan merupakan ekosistem dari pangan untuk mengentaskan masalah rawan pangan dan gizi buruk di hilir dan penyerapan BUMN pangan di hulu.
Apalagi, sambung Arief, masih ada setidaknya 68 kabupaten/kota yang statusnya rentan pangan saat ini.
“Jadi ini kita itu buat ekosistem pangan di hilir punya target untuk pengentasan rawan pangan, gizi buruk, di hulunya BUMN ditugasin menyerap petani, jadi satu sistem. Jangan kaya dulu Bulog ditugasin nyerap nggak dibukai keran di hilirnya. Di hilir masih banyak 68 kabupeten/kota rentan pangan. Jadi ini mau disambungin,” katanya di Gedung DPR, Kompleks Parlmen, Senin, 10 Juni.
Atas dasar tersebut, Arief mengatakan bahwa bantuan pangan masih diperlukan untuk membantu masyarakat, tertuma di wilayah rawan pangan.
Dengan program bantuan pangan, lanjut Arief, setidaknya sebanyak 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dapat terpenuhi kebutuhannya.
“Apakah masih perlu? ya perlu, selama angka 68 kabupaten/kota masih perlu. Ini batas miskin dan tidak miskin masalahnya di pangan. Makanya 22 juta KPM itu hitungan Kemenko PMK ini harus diselamtakan. Kalau satu keluarga ada tiga, kali 22, ada 66 juta orang minimal itu bisa makan dan itu adalah beras,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prastyo Adi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp20,22 triliun untuk program bantuan pangan di tahun depan.
Arief mengatakan anggaran tersebut digunakan untuk beberapa program. Pertama, untuk bantuan beras enam bulan sebesar Rp16,68 triliun. Kedua, bantuan pangan daging ayam dan telur selama enam bulan sebesar Rp834,1 miliar.
BACA JUGA:
Lalu, sambung Arief, penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) sebesar Rp1,5 triliun. Keempat,, penyaluran jagung SPHP sebesar Rp535 miliar.
Selanjutnya, penyaluran kedelai SPHP sebesar Rp637,8 miliar. Lalu, penyaluran untuk bencana alam dan keadaan darurat selama satu tahun sebesar Rp37,9 miliar.
“Jadi usulan anggaran tambahan untuk kegiatan penyaluran cadangan pangan pemerintah atau CPP sebesar Rp20,22 triliun,” ujar Arief dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senin, 10 Juni.