JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, pagu indikatif Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) tahun anggaran (TA) 2025 sebesar Rp937,1 miliar.
Hal tersebut disampaikan Menteri Teten dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI, Senin, 10 Juni.
"Berdasarkan surat edaran bersama dengan usulan perubahan bagaimana surat Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan perihal pagu indikatif belanja kementerian/lembaga dan dana alokasi khusus tahun anggaran 2025, bahwa pagu indikatif tahun 2025 Kementerian Koperasi dan UKM adalah sebesar Rp937,1 miliar," ujarnya.
Teten mengatakan, anggaran tersebut mengalami penurunan signifikan bila dibandingkan dengan pagu tahun sebelumnya.
"Pagu indikatif tersebut mengalami penurunan sebesar 37,44 persen jika dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp1,49 triliun," kata dia.
Kemenkop UKM pun, kata Teten, mengusulkan adanya perubahan pagu per program, yaitu program untuk dukungan manajemen yang semula sebesar Rp330,6 miliar menjadi sebesar Rp388,2 miliar.
"Dan program Kewirausahaan UMKM dan Koperasi yang semula sebesar Rp606,5 miliar menjadi Rp548,9 miliar," ucapnya.
Diketahui, distribusi pagu per unit organisasi antara lain, alokasi Deputi Bidang Perkoperasian sebesar Rp68,5 miliar. Lalu, untuk Deputi Bidang Usaha Mikro sebesar Rp67,3 miliar.
Berikutnya, untuk Deputi Bidang UKM sebesar Rp61,4 miliar. Alokasi anggaran untuk Deputi Bidang Kewirausahaan sebesar Rp68,3 miliar.
Kemudian, untuk Sekretariat Kementerian dengan total anggaran sebesar Rp317,6 miliar. Teten menyebut, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk belanja gaji, tunjangan pegawai, layanan operasional pemeliharaan sarana dan prasarana, dokumen perencanaan serta perencanaan SDM dan organisasi.
Selanjutnya, untuk dukungan publikasi dan jaringan aspirasi, layanan kerja sama dan pemetaan regulasi, layanan komunikasi, informasi dan teknologi serta pengawasan internal.
"Untuk LPDB yang secara keseluruhan anggaran bersumber dari PNBP dengan total anggaran sebesar Rp226 miliar akan dialokasikan untuk dukungan fasilitasi penyaluran dana bergulir dan fasilitasi inkubator wirausaha," tuturnya.
Lalu, LLP dengan total anggaran sebesar Rp55 miliar, akan dialokasikan untuk pelaksanaan program kegiatan fasilitasi trading house dan center of excellence serta Smesco sebagai integrated startup hub.
"Kemudian, Dekonsentrasi dengan total anggaran sebesar Rp69,3 miliar untuk dukungan rapat koordinasi, fasilitasi paviliun se-provinsi dan fasilitasi pendamping koperasi di 36 provinsi. Lalu, Dekopin dengan total anggaran sebesar Rp3 miliar," imbuhnya
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #ott kpk #judi online #kotak kosongPopuler
