Pengembang Rumah Murah Sambut Positif Wacana Dana Tapera

JAKARTA- Pemerintah menegaskan akan melaksanakan program Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera, berdasarkan hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016.

Tapera diyakini bakal berdampak krusial dalam mengatasi kesenjangan atau backlog perumahan khususnya untuk rumah pertama. Salah satu pihak yang siap berkontribusi dalam mengoptimalkan dana Tapera untuk rumah murah adalah perusahaan pengembang perumahan.

Direktur Utama PT Pulo Mas Jaya Robby Ferliansyah mengaku optimistis program dana Tapera akan membantu masyarakat yang belum memiliki rumah. Menurutnya sudah umum diketahui bila tantangan terbesar memiliki rumah adalah harga lahan yang sudah sangat tinggi. Sehingga membuat harga rumah jadi ikut terkerek naik khususnya di Jakarta.

"Sekarang tren generasi muda tidak ada lagi yang mau membeli rumah sebagai investasi, mereka berfikir lebih baik menyewa rumah dari pada membeli, meskipun bisa menyicil. Ini dikarenakan harga unit rumah sudah sangat mahal, karena memang NJOP di Jakarta sudah tinggi sekali. Akhirnya mereka-mereka yang sanggup membeli rumah bergeser ke wilayah pinggiran Jakarta," kata Robby yang juga merupakan alumni Fakultas Hukum UI dalam keterangan media di Jakarta, Minggu, 2 Juni.

Lebih lanjut, Robby menyampaikan bahwa Tapera merupakan program yang berpihak kepada rakyat, dan bersifat gotong Royong. “Tapera ini kan awalnya dikhususkan untuk kalangan ASN dan TNI, tapi faktanya yang paling banyak membutuhkan rumah adalah Masyarakat umum lainnya. Akhirnya, program ini diperluas agar bisa menjangkau seluruh rakyat Indonesia, dan dikhususkan untuk orang yang belum punya rumah. Menurut saya ini adalah pengejewantahan dari semangat gotong royong, kita semua menyumbang untuk Pembangunan, dan ini adalah Tabungan, jadi pada saatnya bisa ditarik tabungannya,” ujar Robby.

Pihaknya juga siap berkolaborasi dengan program dana Tapera demi menjadi solusi bagi penyediaan rumah yang lebih terjangkau. Menurutnya perusahaan pengembang perumahan akan menjadi pihak yang ikut terdampak positif.

"Pengembang senang bisa memberikan kepastian bagi masyarakat yang belum memiliki rumah. Dana Tapera yang dihimpun dari Masyarakat pekerja akan dikelola untuk bisa memberikan subsidi untuk pembelian rumah, kredit renovasi rumah, dan kredit Pembangunan rumah. Subsidi ini akan membuat harga rumah menjadi terjangkau. Jadi dana Tapera bisa membantu pengembang dalam kegiatan penyediaan rumah murah bagi masyarakat," lanjutnya.

Dirinya juga mengakui perseroan bahkan telah menginisiasi penyediaan rumah murah atau dengan harga di bawah Rp 1 Miliar. Rumah tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang membeli rumah pertamanya. "Kami sedang mengembangkan hunian CUBO HOUSE di Pulo Gebang, Jakarta Timur, yang diperuntukkan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, dengan harga di bawah Rp1 Miliar. Mungkin ini satu-satunya rumah dibawah 1 Milyar yang ada di Jakarta,” tegasnya.

"Provinsi DK Jakarta memberi BPHTB gratis bagi rumah pertama. Pihak kami sudah bergerak kesana untuk membantu masyarakat. Nantinya dana Tapera bisa memperkuat rencana kami menyediakan rumah murah dalam bentuk subsidi khususnya bagi pengembang seperti kami," lanjutnya.

Pemerintah dalam setiap kesempatan menyatakan terdapat kesenjangan atau backlog yang dihadapi oleh pemerintah karena sampai saat ini ada 9,9 juta masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah berdasarkan data BPS.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan program Tapera hadir karena kondisi masyarakat yang masih kesulitan dalam kepemilikan rumah.

Peserta Tapera akan mendapatkan imbal hasil dari hasil pemupukan dana di akhir masa kepesertaan.

"Jadi, peserta akan memperoleh benefit pengembalian tabungan peserta hasil pemupukannya hanya dengan Rp 2,1 juta, sedangkan kalau angsuran Rp 3,1 juta kalau komersial, itu angsuran saja," ujar Heru.

Heru menyebut, terdapat kewajiban pekerja PNS maupun swasta yang telah memiliki rumah dalam skema program gotong royong untuk mengejar kesenjangan jumlah di Indonesia.