JAKARTA - Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu RI), Jumat, 31 Mei.
Wakil Ketua Gugus Tugas Sinkronisasi Ahmad Muzani mengatakan, tim ini ditugaskan oleh Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto untuk menyinkronisasi dengan sejumlah institusi pemerintah terkait agar pemerintahan baru tidak memakan waktu yang terlalu lama untuk proses transisi.
"Ini adalah tim gugus sinkronisasi pemerintahan Prabowo-Gibran yang diminta oleh presiden terpilih untuk melakukan sinkronisasi dengan kementerian-kementerian untuk mempersiapkan Prabowo-Gibran setelah nanti dilantik menjadi Presiden RI pada 20 Oktober," ujar Muzani dalam Konferensi Pers di Jakarta, Jumat, 31 Mei.
Oleh karena itu, Muzani menyampaikan, tujuan adanya gugus tugas ini untuk komunikasi, koordinasi, sinkronisasi dan efisiensi yang diperlukan agar Prabowo-Gibran dapat bisa langsung menjalankan program-programnya setelah dilantik.
"Karena pemerintahan yang akan datang ingin cepat terhadap pelaksanaan program-program yang merupakan janji kampanye kami pada saat pemilihan umum yang lalu," katanya.
Lebih lanjut, Muzani menjelaskan, tim ini akan terus mengunjungi ke sejumlah kementrian terkait untuk melancarkan proses sinkronisasi pemerintahan yang baru hingga fase pelantikan tiba.
"Sisa waktu yang kini ada sampai waktu pelantikan nanti kami akan melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan kementrian keuangan dan beberapa menteri terkait untuk melakukan persiapan-persiapan pada program-program itu," katanya.
BACA JUGA:
Dalam susunannya, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran dipimpin Sufmi Dasso Ahmad sebagai ketua dan Ahmad Muzani sebagai Wakil Ketua. Serta Tommi S Djiwandono sebagai anggota bidang ekonomi dan keuangan, kemudian Budi Djiwandono, Prasetyo Hadi dan Segyono sebagai anggota.
Sementara, Sri Mulyani menyampaikan bahwa sinkronisasi, komunikasi dan koordinasi menjadi sangat penting dalam masa transisi kepemimpinan lantaran Kemenkeu memiliki peran penting dalam menyiapkan RAPBN 2025 bagi pemerintah termasuk dalam pemerintahan baru yang akan menjalankan program-programnya.
"Jadi di dalam proses penyusunan RAPBN 2025 tentu diperlukan suatu komunikasi koordinasi dan sinkronisasi agar di dalam APBN 2025 bisa menampung berbagai aspirasi program-program baru," katanya.