Bagikan:

JAKARTA - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) menyelenggarakan workshop "Evaluasi dan Implementasi Protokol Keamanan dan Keselamatan di DPSP Labuan Bajo" di Kantor Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) pada Selasa, 28 Mei.

Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kemenparekraf Fadjar Hutomo mengatakan, kegiatan ini merupakan upaya dari Kemenparekraf bersama Basarnas untuk meningkatkan persepsi mengenai keselamatan dan keamanan berwisata bagi wisatawan di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo.

"Sehingga, pelayanan bagi wisatawan serta kepercayaan wisatawan untuk berwisata dapat terus ditingkatkan," kata Fadjar dalam keterangan resminya, Rabu, 29 Mei.

Hal ini menindaklanjuti terkait minimnya keselamatan dan keamanan wisatawan yang ditemui di DPSP Labuan Bajo. Salah satunya mengenai kecelakaan kapal wisata. Permasalahan tersebut dapat mempengaruhi preferensi wisatawan untuk berwisata ke Labuan Bajo.

Oleh karena itu, kata Fadjar, manajemen keamanan dan keselamatan pariwisata harus dilakukan dalam semua level. Mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif oleh semua pemangku kepentingan.

"Tindakan promotif dapat dilakukan dengan cara memberikan sejumlah pelatihan khusus untuk melakukan langkah-langkah keamanan dan keselamatan yang diberikan kepada pemandu wisata lokal dan masyarakat setempat," ucapnya.

Melalui workshop ini, katanya, diharapkan seluruh pemangku kepentingan pariwisata dan ekonomi kreatif di Labuan Bajo dapat memahami pentingnya ekosistem pariwisata yang terintegrasi serta manajemen krisis kepariwisataan daerah. Sehingga, menciptakan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan yang berwisata ke Labuan Bajo.

"Sekaligus juga meningkatkan kapasitas manajemen otoritas lokal, meningkatkan komunikasi risiko kejadian otoritas lokal bersama para pihak dan masyarakat setempat serta meningkatkan kepercayaan wisatawan untuk berwisata," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Kesiapsiagaan Basarnas Noer Isroedin menuturkan, bahwa diperlukan peningkatan kesadaran kolektif dari masyarakat juga seluruh pihak terkait terhadap kondisi kedaruratan atau krisis di destinasi pariwisata.

"Kegiatan ini merupakan upaya kami berkolaborasi dalam rangka penyusunan dokumen protokol keamanan dan keselamatan pada destinasi super prioritas," ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Fransiskus S. Sodo mengapresiasi kerja sama antara Kemenparekraf dengan Basarnas dalam pelaksanaan kegiatan ini.

"Hal ini menunjukkan pentingnya melibatkan stakeholder di daerah dan pembagian peran masing-masing stakeholder," imbuhnya.