Infrastruktur Penyuluran Bansos Dinilai ‘Memble’, Fintech jadi Solusi?

JAKARTA - Ekonomi senior dari Centre of Reform on Economics (CORE) Hendri Saparini mengatakan pemerintah perlu membangun platform terintegrasi guna memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) dapat terlaksana dengan baik.

“Saat ini kami melihat bahwa ada sejumlah infrastruktur atau platform yang disediakan oleh pemerintah belum terintegrasi dengan cukup baik,” ujarnya dalam sebuah webinar Selasa, 9 Maret.

Menurut Hendri, penting bagi negara untuk membangun sebuah jaringan yang saling terhubung atau memanfaatkan platform-platform eksisting yang telah ada saat ini.

“Seperti pemerintah punya semacam infrastruktur khusus untuk bansos atau bansos platform dengan mengedepankan prinsip shared infrastructure yang kewenangannya mungkin bisa dikelola oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana,” tuturnya.

Ekonom itu juga memberikan rekomendasai lain terkait dengan inisiasi kerja sama dengan pihak ketiga semisal bank maupun lembaga jasa keuangan financial technology (fintech).

“Baik bank maupun fintech cenderung telah memiliki basis data yang kuat dan infrastruktur yang memadai, jadi tinggal  memaksimalkan saja. Selain itu, mereka juga sudah mempunyai ekosistemnya sendiri,” katanya.

Hal lain yang Hendri kemukakan adalah bagaimana implementasi program Kartu Prakerja telah berhasil mengawinkan antara program strategis pemerintah dengan institusi pihak ketiga yang telah memiliki platform mandiri.

“Di Kartu Prakerja inikan kumplit, ada pelatihan yang memanfaatkan platform pihak ketiga dan juga ada bantuan tunai. Ini bisa direplikasi untuk penyaluran bansos dengan bekerja sama dengan fintech sehingga bisa menghilangkan middlemen issue, inefisiensi, dan distorsi lainnya,” tegas dia.

Sebagai contoh, Hendri lantas membadingkan dengan negara Asia di Timur Tengah, yakni Jordania. Dalam catatannya, bank sentral negara tersebut membuat kebijakan penyedia uang elektronik untuk menawarkan interoperabilitgas penuh yang tersentralisasi dengan Jordan Mobile Payment atau uang elektronik utama negara itu.

“Mandatori tersebut kemudian diberikan perlakuan khusus dengan mempercepat perizinan dan persetujuan hingga menurunkan biaya transaksi dari dompet elektronik mereka. Dari sini pemerintah Jordania mampu mengembangkan program baru untuk pekerja informal dan memberikan bantuan sosial melalui dompet elektronik hingga ke 250.000 penerima manfaat atau setara dengan 2,4 persen dari seluruh penduduk,” paparnya.