KPUPR Klaim Pembangunan IKN Mampu Kurangi Emisi Karbon hingga 18 Persen

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat mengurangi jejak emisi karbon di Indonesia.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menilai, pembangunan IKN bahkan dapat menekan hingga 18 persen emisi karbon di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim).

"Pemindahan ibu kota negara dapat memberikan dampak terhadap pengurangan emisi karbon di Kalimantan Timur sebanyak 18 persen," ujar Iwan dalam agenda Kolaborasi Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan melalui Penguatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang Ramah Lingkungan secara daring, Senin, 22 April.

Iwan pun memastikan, penerapan konsep smart city di IKN juga diharapkan dapat menjadi pedoman pembangunan IKN untuk senantiasa mengimplementasikan konstruksi secara berkelanjutan. Salah satunya dengan menggunakan material konstruksi yang ramah lingkungan.

Sebab, pemangkasan jejak emisi karbon di Kaltim tersebut secara tidak langsung dapat berdampak mengubah struktur ekonomi wilayah di Kalimantan Timur.

"Ini (pemangkasan emisi karbon) secara tidak langsung dapat mengubah struktur ekonomi wilayah tersebut, dari awalnya yang lebih cenderung pada natural source economy yaitu ketergantungan ekonomi pada sumber daya alam menjadi ketergantungan ekonomi pada pelayanan dan jasa," katanya.

Pada kesempatan sama, Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga menyebut, wacana pemindahan ibu kota merupakan keputusan penting yang diambil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia menuturkan, selain sebagai solusi dari pengurangan jejak emisi karbon, pembangunan IKN juga diklaim mampu mendorong pertumbuhan titik ekonomi baru di luar Pulau Jawa.

"Sangat penting untuk melakukan pemindahan ibu kota ke Kaltim, tak hanya untuk memindahkan pusat pemerintahan saja, namun sebagai pusat perekonomian di luar Pulau Jawa sebagai usaha pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di Indonesia," pungkasnya.

Sekadar informasi, Kementerian PUPR melaporkan, progres fisik pekerjaan infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap 1 sejumlah 40 paket telah mencapai 79,8 persen. Sementara itu, untuk pembangunan IKN tahap 2 saat ini progresnya tercatat telah mencapai 24 persen.