Pemanfaatan Domestik Mencapai 12,2 Juta Kiloliter pada 2023, Pemerintah Dorong Program Mandatory Biodiesel
Ilustrasi. (Foto: Dok. Antara)

Bagikan:

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah akan terus mendorong program mandatory biodiesel lantaran telah dilakukan uji coba program ke bahan bakar fosil dengan persentase mencapai 40 persen atau B40, setelah sebelumnya meluncurkan program mandatori biodiesel B35.

“Pemerintah terus mendorong program mandatory biodiesel yang saat ini sudah diujicobakan untuk B40,” ujar Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB), Kamis, 28 Maret 2024.

Airlangga menyampaikan sepanjang 2023 realisasi pemanfaatan biodiesel untuk pasar domestik mencapai 12,2 juta kiloliter.

"Realisasi biodiesel domestik di tahun lalu sebesar 12,2 juta kiloliter dan ini sangat mempengaruhi untuk menyerap CPO dalam negeri,” ucapnya.

Airlangga mengatakan program tersebut diharapkan dapat memberikan efek ekonomi yang besar bagi Indonesia. Terlebih, akan adanya peningkatan nilai tambah dari Crude Palm Oil (CPO) dalam negeri.

Airlangga menyampaikan pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan antara lain sertifikasi indonesia sustainable palm oil atau ISPO dan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

"Peraturan presiden tentang ISPO bertujuan untuk mengakselerasi sertifikasi berkelanjutan untuk usaha skala besar dan perkebunan sawit. Perpres telah direvisi dan ISPO itu juga mencakup ketelusuran dari rantai pasok minyak sawit atau traceability, dengan menguatkan konsep hilirisasi," tuturnya.

Menurut Airlangga hal tersebut penting dilakukan lantaran menjadi respon dari pemerintah atas kebijakan European Union Deforestation Regulation/ EUDR (Undang-Undang Anti Deforestasi) yang diputuskan oleh Uni Eropa (UE).

Airlangga menyampaikan program peremajaan sawit rakyat (PSR) rata-rata baru mencapai sekitar 50 ribu hektare (Ha) per tahun sejak 2017. Angka ini bawah target yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebesar 180 ribu Ha per tahun.