OIKN: Sektor Perumahan di IKN Butuh Investasi Rp150 Triliun

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebut, IKN membutuhkan pemasukan investasi hingga Rp150 triliun untuk membangun sektor perumahan.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengatakan, dari total biaya pembangunan IKN sebesar Rp467 triliun, mayoritas sekitar Rp375 triliun berasal dari dana nonAPBN atau investasi.

Termasuk, untuk membangun sektor perumahan dengan porsi kebutuhan yang cenderung besar.

"Kalau di data, lahan perumahan yang disediakan untuk hunian adalah 600 hektare (ha) di IKN dan diperkirakan kebutuhan investasinya Rp150 triliun," ujar Agung dalam agenda Market Sounding Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) IKN sektor perumahan di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta, Kamis, 7 Maret.

"Jadi, kalau Rp350 triliun sekian dari investasi, Rp250 triliun sekian dari KPBU. Jadi, Rp150 triliun itu (kebutuhan investasi) untuk hunian," sambungnya.

Agung menambahkan, selain skema KPBU, investor juga turut diundang untuk berpartisipasi dalam skema investasi langsung (direct investment) yang tidak menggunakan jaminan pemerintah.

"Di luar skema KPBU hari ini, itu akan jadi peluang ke depan. Contoh penyediaan hunian dari ASN atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," ucapnya.

Menurut dia, IKN akan dibangun jadi kota inklusif untuk setiap lapisan masyarakat. Sehingga, nantinya bagi masyarakat yang tinggal di sana bisa nyaman. Oleh karena itu, pemerintah menawarkan berbagai skema investasi untuk penyediaan proyek perumahan.

"Contohnya Hotel Nusantara yang dibangun Konsorsium Agung Sedayu Group ini progresnya sudah 60 persen. Targetnya 17 Agustus (2024) sudah digunakan untuk dihuni para tamu VIP," katanya.

"Yang mana pekerja hotel, rumah sakit, guru pendidik di sekolah-sekolah, itu ada peluangnya di luar skema KPBU hari ini. KPBU hari ini aman (secure) karena ada jaminan penghuni dari pemerintah seiring ASN mulai berpindah," imbuhnya.