Jaga Stabilisasi Pangan, Pemda Disarankan Perlu Ada Dana Talangan

JAKARTA - Pemerintah pusat disarankan memberikan talangan dana kepada pemerintah daerah untuk menjaga stabilisasi pangan. Sehingga, harga komoditas tidak meningkat, dengan demikian inflasi bisa terkendali.

Menurut Ekonom Senior Indef Aviliani, dana talangan tersebut diperlukan agar pemerintah daerah dapat mengelola suplai dan permintaan pangan dengan lebih efektif.

“Untuk menjaga suplai (pasokan) dan demand (permintaan) mungkin menurut saya harus diberikan dana namanya dana on top,” kata Aviliani mengutip Antara.

Aviliani menjelaskan bahwa dalam situasi krisis, pemerintah daerah perlu memiliki dana talangan untuk memastikan ketersediaan suplai pangan dan menstabilkan harga.

“Untuk apa? Kalau terjadi krisis mereka harus menyiapkan suplai, nah suplai itu kan butuh talangan, jadi kasih dana talangan supaya mereka menstabilkan harga,” ujarnya.

Dia menyoroti bahwa saat ini operasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah pusat terkadang memakan waktu yang lama, sehingga ada daerah yang tidak terjangkau oleh operasi pasar tersebut dan akhirnya mengalami lonjakan inflasi.

Oleh karena itu, Aviliani menegaskan perlunya adanya dana "On Top" sebagai tambahan untuk membantu pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan.

Menurutnya, kebijakan ini harus segera diubah, karena masalah harga pangan telah menjadi permasalahan yang berkelanjutan.

“Kalau sekarang kan nunggu operasi pasar dari pusat kan lama, nah akhirnya ada daerah yang karena sudah kelamaan operasi pasar, nggak kebagian, inflasinya menjadi tinggi. Jadi menurut saya perlu ada dana On Top untuk menstabilisasi harga,” ujarnya.

Dia juga menyoroti pentingnya melibatkan pemerintah daerah dalam kebijakan pengelolaan suplai dan permintaan pangan.

Dia menekankan perlunya meredefinisikan kebutuhan pangan pokok di setiap daerah sesuai dengan kondisi lokal, serta menjaga ketersediaan pasokan dan permintaan pangan agar inflasi dapat terkendali.

Dari sisi produksi, Aviliani menyarankan agar Indonesia segera menggunakan teknologi tinggi dalam sektor pertanian untuk menjadi negara pengekspor pangan, bukan lagi pengimpor.

Terakhir, dia menekankan pentingnya kesadaran konsumen untuk melakukan subtitusi, yaitu mengganti barang yang harganya naik dengan barang lain yang fungsinya sama, sehingga dapat membantu menekan harga pasar.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian minta seluruh kepala daerah baik gubernur hingga bupati/wali kota seluruh Indonesia agar melalukan sembilan hal dalam pengendalian laju inflasi di daerah masing-masing.

Dari sembilan hal yang diminta, salah satunya yakni, melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait menggunakan anggaran sendiri dari dana belanja tak terduga (BTT), anggaran subsidi, insentif fiskal, dan dana dekonsentrasi dari Badan Pangan.