Bapanas Minta Pemda Gencarkan Program Gerakan Pangan Murah di Minggu Ketiga Ramadan

JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) NFA Arief Prasetyo Adi meminta agar pemerintah daerah (pemda) menggencarkan program gerakan pangan murah (GPM) pada minggu ketiga bulan ramadan hingga menjelang Idulfitri 2024.

Langkah ini, sambung Arief, diperlukan sebagai bentuk kehadiran negara dalam menyediakan pangan yang terjangkau dan sangat dibutuhkan pada momen ramadan hingga perayaan Hari Besar Keagaman Nasional (HBKN) Idulfitri.

Dia juga bilang program ini diperlukan sebagai langkah mengantisipasi kenaikan permintaan (demand) bahan pangan di momentum puasa. Menurut Arief, kenaikan permintaan ini harus diwaspadai agar tidak berdampak pada lonjakan inflasi.

“Karena itu, GPM ini kita minta akan ditingkatkan eskalasinya pada Minggu ketiga bulan Ramadan hingga menjelang Lebaran,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Puasa dan Idulfitri, di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Senin, 4 Maret.

Saat ini, kata Arief, inflasi merupakan salah satu tantangan tidak hanya bagi Indonesia tapi dialami oleh semua negara di dunia. Merujuk data BPS,iInflasi nasional bulan Februari 2024 sebesar 2,75 persen (year on year), dengan kontribusi terbesar dari beras sebesar 0,67 persen.

Selain GPM, sambung Arief, pihaknya juga meminta seluruh kepala daerah ikut turun gunung melakukan pemantauan distribusi beras operasi pasar atau stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) ke pasar-pasar.

“Kaami harapkan para kepala daerah juga ikut turun melakukan pemantauan ke pasar-pasar tradisional maupun pasar ritel modern mengawasi penyaluran beras SPHP dan program pemerintah lainnya dalam upaya pengendalian harga dan inflasi pangan,” jelasnya.

“Selama HBKN bulan suci ramadan hingga Idulfitri akan ada monev pasokan dan harga pangan oleh tim pusat lintas K/L ke daerah, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa urusan pangan harus ditangani secara sinergis bersama seluruh stakeholder. Dukungan pemda merupakan faktor penting dalam menjaga inflasi nasional.

“Inflasi di tingkat daerah betul-betul harus dikendalikan karena angka inflasi nasional adalah agregat, bukan hanya kerja dari pemerintah pusat tapi juga yang utama adalah pemerintah daerah dengan adanya TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah yang dipimpin oleh gubernur dan bupati/walikota,” ujar Tito.

Karena itu, Tito meminta kepada kepala daerah agar pelaksanaan Gerakan Pangan Murah digencarkan dengan memanfaatkan berbagai alokasi dana.

“Lakukan terus pemantauan harga dan stok untuk kepastian ketersediaan pangan, sehingga kita paham perkembangan harga dan dinamika yang ada. Pemerintah daerah melakukan gerakan pangan murah sendiri dari berbagai alokasi seperti dana insentif fiskal, Belanja Tidak Terduga (BTT), subsidi distribusi, bahkan ada dana dekonsentrasi untuk daerah yang dialokasikan oleh Badan Pangan Nasional,” tegasnya.