Dorong Peningkatan Produksi Dalam Negeri, Kepala Badan Pangan: Indonesia Harus Kurangi Impor Beras

JAKARTA - Badan Pangan Nasional mengungkapkan bahwa peningkatan produksi pangan menjadi salah satu aspek penting dalam menghadirkan ketahanan yang pangan berkelanjutan. Dengan ketahanan pangan ini, maka Indonesia bisa menghindari impor beras.

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan kebijakan importasi beras merupakan keputusan pahit yang harus dilakukan demi menjaga stok beras pemerintah tetap aman dan cukup.

Lebih lanjut, dia mengatakan jika ingin kondisi Indonesia baik-baik saja, maka pada saat musim tanam padi harus digenjot sebanyak 1 juta hektare. Dengan begitu, hasil panennya bisa mencapai 2,5 juta hektare.

“Jadi mudah-mudahan panen Maret-April mendatang berhasil. Jadi kalau mau negara ini baik, tanamnya harus di atas satu juta hektare, sehingga panen bisa di atas kebutuhan konsumsi beras nasional sebesar 2,5 juta ton per bulan,” tuturnya dalam keterangan resmi, Rabu, 21 Februari.

Menurut Arief, Indonesia sebisa mungkin harus mengurungai impor. Ia mengatakan saat ini adalah waktunya Indonesia untuk memindahkan giat ekonomi dari Thailand.

“Inilah waktunya kita semua memindahkan giat ekonomi yang ada di Thailand dan yang ada di Vietnam ke Indonesia. Sebisa mungkin kita harus kurangi impor, tingkatkan produksi dalam negeri,” tegasnya.

Arief mengatakan untuk menggenjot produksi, pemerintah memutuskan menambah subsidi pupuk sebesar Rp14 triliun atau setara dengan 2,5 juta ton pupuk.

Selain itu, Arief mengatakan bahwa salah satu kunci utama bagi peningkatan produksi pangan antara lain pendetailan target produktivitas pertanian, pemanfaatan asuransi pertanian, pendetailan 26.000 Outlet Pupuk, pelaksanaan di lapangan oleh Pemerintah Daerah, pemberian reward bagi Kepala Daerah, penerapan penanggung jawab wilayah dan gerakan penyuluh pertanian, hingga optimalisasi peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

Terkait dengan pengembangan 26.000 Outlet Pupuk, Arief mengungkapkan penggunaan sistem digitalisasi akan memberikan kemudahan, sehingga bisa diketahui berapa stoknya di masing-masing outlet. Sementara ke depannya proporsi pupuk komersial akan dibesarkan dibandingkan dengan pupuk subsidi, mengingat Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) sudah semakin membaik.

“Kalau harga gabahnya itu baik, pupuk komersial akan lebih dibesarkan porsinya. Subsidi bisa subsidi in atau subsidi out, mana nanti kita biasa pilih. Tetapi ini sekarang sedang diupayakan bahwa pupuk itu komersial,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman berharap dengan subsidi ini akan mendorong peningkatan produksi sesuai yang diharapkan.

“Bapak Presiden memberi arahan bahwa pupuk ditambah Rp14 triliun atau sekitar 2,5 juta ton, ini alhamdulillah kami sudah sampaikan kepada seluruh gubernur bupati se-Indonesia, ini kabar baik bagi petani kita,” ungkap Amran.