Timnas AMIN Kaji Sistem Kolaborasi dalam Program Pemberian Bansos

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) akan mengkaji sistem kolaborasi dalam program pemberian bantuan sosial (bansos) guna mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dewan Pertimbangan Timnas AMIN Awalil Rizky menyebutkan sistem kolaborasi bisa menjadi salah satu pendekatan baru agar bansos dapat semakin membantu masyarakat Indonesia.

"Kolaborasi nanti akan kami lihat, akan benar-benar kami hitung terlebih dahulu," ucap Awalil dalam konferensi pers tentang program perlindungan sosial pasangan calon AMIN, di Jakarta, dikutip dari Antara, Sabtu 3 Februari.

Untuk mengatasi kemiskinan, Awalil menyampaikan bahwa AMIN berkomitmen memberikan beberapa program bansos, antara lain kepada para lansia hingga Rp300 ribu per bulan, program cepat berobat dengan antrean prioritas dan jemput bola pemeriksaan, bantuan renovasi hunian layak bagi lansia hingga Rp5 juta, dan beberapa program lain.

"Dengan demikian akan terdapat tambahan jenis bansos, yang diikuti peningkatan anggaran, jika pasangan calon AMIN terpilih sebagai presiden dan wakil presiden 2024-2029," ujarnya.

Dia mengatakan realokasi anggaran menjadi cara mengatasi kenaikan anggaran tersebut. Namun, alternatif lain tetap harus dipikirkan, salah satunya seperti sistem kolaborasi.

Dalam kesempatan yang sama, Ekonom Senior CORE Indonesia Hendri Saparini menilai lembaga sosial bisa menjadi salah satu pilihan pemerintah dalam berkolaborasi mengatasi kemiskinan lantaran Indonesia termasuk salah satu negara paling dermawan di dunia.

Berdasarkan World Giving Index 2023 yang dirilis Badan amal asal Inggris, The Charities Aid Foundation (CAF) baru-baru ini menyebut Indonesia menduduki peringkat pertama di antara 142 negara yang disurvei, dengan skor 68 dari 100 poin.

Adapun Indonesia telah tercatat menjadi negara paling dermawan selama enam tahun berturut-turut berdasarkan survei tersebut.

"Apalagi sekarang berbagai lembaga sosial sudah mengandalkan media sosial yang membuat masyarakat semakin mudah memberikan donasi," kata Hendri.

Dia menuturkan kolaborasi pemerintah dengan lembaga sosial bisa dilakukan dengan pemetaan daerah yang masih terdapat warga miskin untuk dibantu.

Dari pemetaan tersebut, menurut dia, pemerintah bisa menawarkan daerah mana yang bisa dibantu oleh lembaga sosial dan sisanya barulah menggunakan bansos dari APBN.

"Jadi pengentasan kemiskinan bukan hanya tugas pemerintah, nah pendekatan ini yang harus baru dan dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya," tuturnya.