Pengusaha Sebut RI Tourism Fund Bukan Solusi Promosikan Pariwisata

JAKARTA - Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) menilai wacana pemerintah membentuk Indonesia Tourism Fund atau dana abadi pariwisata tidak cukup maksimal untuk mempromosikan sektor parekraf di Tanah Air.

Seperti diketahui, pemerintah menargetkan Indonesia Tourism Fund ini bisa dilaksanakan di tahun ini. Dimana pada tahap pertama dana yang dikelola sebesar Rp2 triliun. Pendanaan tahap awal akan berasal dari pemerintah, Kementerian Keuangan yang akan melakukan relokasi.

Ketua Umum GIPI Hariyadi Sukamdani mengatakan berdasarkan informasi yang didapatnya dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), dana abadi pariwisata ini akan berasal dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Hariyadi bilang jika dananya diambil dari BPDLH, anggaran ini akan terbatas hanya pada acara atau event bertema lingkungan. Sumber lainnya berasal dari dana Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Kalau diambil (dari) BUMN kan pasti ini masih ngurusin urusan dia sendiri. Misalnya kayak Mandalika kan tekornya banyak tuh kan masih nutupin (utangnya),” katanya ketika ditemui di The Langham Hotel, Jakarta, Rabu, 31 Januari.

Hariyadi pun menilai Indonesia Tourism Fund ini belum maksimal. Terlebih, periode pemerintah yang sekarang juga sudah mau selesai.

“Enggak cukup (maksimal) dan pemerintah juga beberapa bulan lagi (selesai periodenya). Apa betul bisa maksimal?,” ujar Hariyadi.

Alih-alih mengambil dana dari BPDLH dan BUMN, Hariyadi justru menyarakan untuk mengusulkan untuk membentuk Badan Layanan Umum (BLU) Pariwisata.

Lebih lanjut, Hariyadi mengatakan dengan adanya badan ini, dana yang diproleh lebih maksimal untuk mempromosikan pariwisata dalam negeri.

“Konsepnya dari GIPI itu adalah kita mengarahnya ke BLU Badan Layanan Umum untuk pariwisata. Jadi dananya bisa maksimal bisa dipakai semuanya gitu,” ucapnya.