Walhi: Program <i>Shrimp Estate</i> Bakal Rusak Ekosistem Mangrove di RI
Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Walhi Parid Ridwanuddin (kiri). (Foto: Theresia Agatha/VOI)

Bagikan:

JAKARTA - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebut, program shrimp estate atau skema budidaya udang berskala besar akan merusak ekosistem mangrove di Indonesia.

Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Walhi Parid Ridwanuddin mengatakan, program tersebut tidak jauh berbeda dengan food estate yang terbukti telah merusak lingkungan.

Bedanya, kata Parid, program itu dilaksanakan di pesisir, sedangkan food estate di darat.

"Jadi, kalau di darat, di hutan (food estate) itu kami tahu gagal. Nah, kegagalannya ingin diulang di pesisir," kata Parid dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 23 Januari.

Parid mengatakan, program shrimp estate utamanya difokuskan untuk udang jenis vaname.

Sebab, udang jenis ini memiliki pangsa pasar yang besar, baik di luar negeri maupun dalam negeri.

Hal inilah yang mendorong pemerintah kemudian menginisiasi program shrimp estate.

Asal tahu saja, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah membangun shrimp estate di Kebumen, Jawa Tengah.

Program ini juga akan dibangun di Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Oleh karena itu, Parid khawatir, program tersebut dapat membabat habis ekosistem mangrove yang ada di Indonesia.

"Wilayah-wilayah pesisir yang selama ini dikelola masyarakat juga terancam hilang akibat program shrimp estate," ujarnya.

Menurut Parid, program itu tentu berbanding terbalik dengan apa yang kerap kali digaungkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam sejumlah agenda internasional, Jokowi kerap membawa isu pelestarian mangrove.

Indonesia bahkan ditunjuk sebagai ketua bersama Climate Action pada Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2023 (Conference of the Parties/COP) 28 di Dubai, Uni Emirat Arab, lantaran dianggap sebagai negara dengan ekosistem mangrove terluas.

"Jadi, kalau di forum-forum internasional Jokowi sering jualan, tuh, mangrove, ada diplomasi mangrove. Tapi, kebijakan di dalam negeri justru malah bertabrakan atau kontradiksi, ya, di antaranya kalau tadi saya sebut soal shrimp estate itu," pungkasnya.