Kontrak PTPP Senilai Rp30,20 Triliun Didominasi Proyek dari Pemerintah

JAKARTA - BUMN konstruksi dan investasi, PT PP (Persero) Tbk (PTPP) telah meraih kontrak senilai Rp30,20 triliun hingga November 2023. Raihan ini naik 14,38 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp26,41 triliun.

"Perseroan selama 2023 masih memperoleh kepercayaan dari BUMN, pemerintah, dan swasta untuk mendapatkan berbagai pembangunan proyek," kata Direktur Utama PT PP Novel Arsyad saat public expose perseroan secara daring di Jakarta, Rabu 20 Desember.

Sampai akhir 2023, katanya, perseroan menargetkan perolehan kontrak proyek senilai Rp34,50 triliun dan diharapkan target tersebut optimistis tercapai mengingat saat ini perseroan masih mengikuti sejumlah tender.

Novel mengatakan, jika dilihat dari pemberi kontrak pembangunan proyek hingga November 2023 sebanyak 41 persen berasal dari pemerintah, 34 persen dari BUMN, dan sisanya 25 persen dari swasta. Posisi tersebut diperkirakan akan berubah komposisinya selama 2023 yaitu BUMN 56 persen, pemerintah 26 persen, dan swasta 18 persen.

Lebih lanjut Novel menyebut, selama sebelas bulan pertama 2023 proyek terbesar yang dikerjakan PT PP adalah jalan dan jembatan sebesar 34 persen, bangunan 31 persen, jalur kereta api 12 persen, bandar udara 8 persen, bendungan dan pelabuhan laut masing-masing 5 persen, industri 3 persen, dan irigasi serta minyak/gas masing-masing 1 persen.

"Secara umum proyek yang dikerjakan perseroan selama 2023 masih berjalan sesuai rencana dan dapat selesai tepat waktu sesuai yang ditargetkan," katanya.

Novel menuturkan, perseroan pada 2024 akan menghadapi tantangan yang besar dalam pembangunan infrastruktur dan investasi namun demikian pihaknya tetap optimistis akan tetap dilalui dengan baik dan akan terus mengikuti sejumlah tender yang diadakan pemerintah, BUMN, maupun swasta.

"Perseroan berkomitmen untuk terus berkarya dengan melakukan sejumlah inovasi berbagai bidang sehingga mampu menghasilkan produk yang berkualitas,"kata Novel.

Terkait dengan memasuki tahun politik, khususnya pemilu di 2024, Novel mengatakan hal tersebut tidak terlalu mengkhawatirkan dan perseroan tetap melanjutkan bisnisnya seperti biasanya.

Mengenai rencana merger PT PP dan PT Wijaya Karya Tbk, Novel mengatakan, hal itu sepenuhnya ada di Kementerian BUMN dan pihaknya tentu masih menunggu keputusan dari kementerian.