Bagikan:

JAKARTA - Dalam perhelatan KTT Peringatan 50 Tahun Kemitraan ASEAN-Jepang yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Tokyo pada Minggu 17 Desember 2023, turut membahas 3 agenda khusus yang menjadi pilar dalam Visi Bersama ASEAN-Jepang salah satunya yaitu kerja sama untuk perdamaian dan stabilitas.

Selama setengah abad kemitraan, ASEAN dan Jepang telah menjadi mitra strategis yang saling bahu-membahu menghadapi berbagai ancaman seperti pandemi, krisis ekonomi, dan keamanan lintas negara.

“Tidak heran, survei terhadap masyarakat ASEAN, menyatakan Jepang sebagai most trusted major power pada tahun 2023,“ ungkap Joko Widodo dalam keterangan resminya, Senin 18 Desember.

Jokowi turut mengapresiasi dukungan Jepang terhadap upaya ASEAN dalam menjadikan kawasan sebagai pusat pertumbuhan dunia.

Hal tersebut didukung dengan modalitas ASEAN yang kuat baik dari sisi pertumbuhan ekonomi yang stabil dan jumlah populasi terbesar ketiga dunia.

“Kemitraan ASEAN dan Jepang harus menjadi bagian dari solusi, penawar ketegangan dan konflik,“ ungkap Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi mengungkapkan terdapat 3 cara yang dapat dilakukan yaitu pertama dengan kolaborasi yang inklusif di kawasan. Pengarusutamaan ASEAN Outlook on Indo Pacific diharapkan dapat dilakukan dari sudut kerja sama dengan bentuk kolaborasi inklusif dengan dukungan dari negara mitra, termasuk jepang, RRT, dan Korea Selatan.

Kedua, penghormatan hukum dan peraturan internasional. Joko Widodo mengajak untuk mencegah konflik terbuka di kawasan dengan mematuhi hukum dan peraturan internasional. Adapun, tragedi kemanusiaan di Palestina dan juga konflik berkepanjangan di Ukraina menunjukkan salah satu contoh tidak dipatuhinya hukum internasional.

Ketiga, memperkuat sentralitas ASEAN. Dengan dukungan Jepang sebagai mitra ASEAN terus dibutuhkan untuk menjaga sentralitas ASEAN termasuk dalam penyelesaian isu Myanmar.

“Melalui upaya bersama, ASEAN dan Jepang dapat mencapai tujuan bersama menuju common security, common stability, dan common prosperity,“ pungkas Joko Widodo.