Sri Mulyani Ungkap APBN Masih Sisa Rp529 Triliun Jelang Akhir 2023

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi belanja negara per 12 Desember 2023 baru mencapai Rp2.588,2 triliun atau 84,5 persen dari target dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 sebesar Rp3.117,2 triliun.

Artinya, masih ada sisa anggaran sebesar Rp529 triliun yang belum dibelanjakan sampai akhir tahun nanti.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan sampai akhir 2023 masih terdapat realisasi belanja atas proyek K/L yang sudah selesai dan akan dibayarkan.

"Saya sampaikan dua minggu ke depan ada Rp500-an triliun kita akan membayarkan tagihan-tagihan. Jadi, dua minggu ke depan itu luar biasa sangat besar alokasi APBN kita," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Jumat 15 Desember.

Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menyampaikan, salah satu belanja yang akan digunakan oleh pemerintah adalah untuk berbagai subsidi dan kompensasi termasuk bahan bakar minyak (BBM) lebih dari Rp85 triliun.

"Di paruh kedua bulan Desember ini ada belanja sekitar Rp 500 triliun lebih itu, antara lain itu untuk pembayaran subsidi dan kompensasi yang mencapai lebih dari Rp 85 triliun. Ini menjadi bagian dari belanja besar di akhir tahun," katanya.

Isa mengatakan, serapan belanja yang masih berada pada level 80 persen memang lazim terjadi di penghujung tahun.

"Karena memang beberapa kontrak itu ditunggu sampai kontrak itu selesai dan biasanya akhir tahun," katanya.

Isa meminta PT Pertamina (Persero) dan pihak terkait melakukan upaya terbaik untuk mengendalikan kuota solar subsidi agar tetap terpenuhi. Sehingga kuota solar subsidi masih berdasarkan pagu yang sudah ada yakni 16,8 juta KL.

"Ini sudah dibicarakan dalam rapat 3 menteri (Menteri Keuangan, Menteri ESDM dan Menteri BUMN). Kesimpulannya Pertamina dan berbagai pihak yang bertanggung jawab diminta untuk terus melakukan upaya terbaik untuk mengendalikan kuota ini agar tetap terpenuhi," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto menyampaikan, pihaknya akan menggenjot belanja di sisa akhir tahun ini. Salah satunya dengan meyakinkan kontrak-kontrak tersebut bisa sampai dicairkan.

"Dalam artian mereka sudah mengajukan surat perintah membayar (SPM)," jelasnya.

Astera menyampaikan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) akan selalu melakukan monitoring terhadap K/L dan mendeteksi apabila ada kendala-kendala yang bersifat teknis, seperti masalah internet hingga kendala sistem.

Selain itu, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan K/L nya untuk mendorong agar anggaran belanja yang belum selesai dapat dipercepat realisasinya. Selanjutnya, Astera menyampaikan pihaknya akan menginstruksikan seluruh jajarannya untuk menambah jam kerja agar dapat mempercepat realisasi.