RI Terancam Kehilangan Rp1.650 Triliun jika Presiden Selanjutnya Tak Lanjutkan Hilirisasi

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia berpotensi kehilangan investasi sebesar Rp1.650 triliun di tahun depan jika presiden baru tidak melanjutkan kebijakan hilirisasi sumber daya mineral.

"Kalau ditanya apakah bisa tercapai atau tidak Rp1.650 triliun? tinggal capresnya, yang bisa melanjutkan ini atau tidak? kalau capresnya punya otaknya beda bagaimana kita bisa merealisasikan angka ini?" ujar Bahlil yang dikutip Selasa 12 Desember.

Menurutnya, terdapat pihak tertentu yang menggunakan pihak lain untuk menekan Indonesia terkait hilirisasi agar kembali membuka keran ekspor mineral yang sebelumnya telah dilarang.

"Ada udang di balik batu yang sengaja. Satu kelompok tentu memakai tangan orang lain untuk mem-pressure Indonesia agar ruang itu dibuka. Nah ini tahun politik soalnya, digoreng ini barang," lanjut Bahlil.

Dirinya mempertanyakan sikap nasionalise pihak yang tidak menyetujui kebijakan hilirisasi mineral Indonesia.

"Kalau ada orang yang gak setuju dengan hilirisasi, saya mau tanya, coba cek, nasionalismenya sejauh mana itu orang? ada apa di balik itu?" lanjut Bahlil.

Lebih jauh, ia menambahkan, untuk menyongsong Indonesia emas pada tahun 2045, Indonesia masih membutugkan investasi senilai Rp1.650 triliun untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

Dia menegaskan, jika siapapun presiden yang nantinya terpilih pada periode selanjutnya perlu melanjutkan program hilirisasi yang dianggap sebagai pintu menjuju Indonesia Emas.

"Nah sekarang kan kita ekspor-impor lagi mempush nih, investasi lagi kita mempush nih, baru 5-6 tahun terakhir ini. Harapan kita ini enggak boleh berhenti dan ini harus berlanjut terus dalam rangka menjaga kedaulatan bangsa kita untuk kemudian rakyat sejahtera, Indonesia disegani di mata dunia," pungkas Bahlil.