Bahlil Kesal dan Curiga Ada yang Nyusup ke Bacapres untuk Tak Lanjutkan Program Hilirisasi

JAKARTA - Kementerian Investasi/Kepala BKPM laporkan realisasi investasi hiliriasi pada Januari hingga September 2023 mencapai Rp 266 triliun atau 25,3 persen dari total realisasi investasi RI sebesar Rp1,053 triliun hingga September 2023.

Adapun, jika rincikan ke dalam jenisnya pada sektor mineral untuk smelter nikel Rp97 triliun, bauksit Rp7,1 triliun dan tembaga Rp47,6 triliun.

Selanjutnya, pada sektor pertanian CPO/oleochemical Rp39,5 triliun, sektor kehutanan untuk pulp & paper Rp 34,8 triliun.

Sedangkan sektor minyak dan gas untuk petrochemical Rp31,6 triliun, serta sektor ekosistem kendaraan listrik untuk baterai kendaraan listrik Rp 8,4 triliun.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan kecurigaannya terkait ada pihak dari bakal calon presiden (capres) yang tidak ingin melanjutkan program hilirisasi yang dicanangkan Presiden Jokowi.

"Pertama, pihak-pihak yang suka mendapatkan keuntungan cepat dari impor. Kedua, pengusaha yang sering mengekspor bahan mentah, termasuk nikel. Ketiga, ada negara-negara yang tidak pengin Indonesia maju," kata Bahlil dalam konferensi pers Jumat, 20 Oktober.

Bahlil mencontohkan seperti IMF, namum IMF sudah meminta maaf lantaran adanya kekeliruan dalam interpretasi di media.

Namun, ia tetap mempertanyakan mengapa di bagian kajian berikutnya IMF malah meminta Indonesia untuk mempertimbangkan ulang soal larangan ekspor nikel dan meminta larangan tersebut tidak diperluas ke bahan mentah lain.

"Maksudnya apa orang kayak gitu mau intervensi negara kita? Itu pasti ada sesuatu dan akan masuk ke calon capres, penguasa atau partai politik yang mungkin membuat program hilirisasi agar tidak dilanjutkan. Nah ini bahaya, negara tidak boleh dikendalikan orang seperti ini," tegas Bahlil.

Bahlil berharap pemimpin yang menggantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berani untuk melanjutkan hilirisasi.

Hal itu sama saja kembali ke jaman VOC di mana Indonesia hanya mengekspor bahan mentah.

"Saya harapkan calon presiden ke depannya atau 3 capres ini bisa melanjutkan ini (hilirisasi), karena saya juga punya keyakinan ada pihak lain yang tidak ingin barang ini dilanjutkan," kata

Bahlil menyebut larangan ekspor bahan mentah dicanangkan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), namun belum sempat dieksekusi sudah selesai masa jabatannya dan dilanjutkan oleh Presiden Jokowi.

"Pak Jokowi yang mengeksekusi, melarang ekspor. Sekarang ada orang yang masuk di salah satu capres mungkin, membuat program agar tidak melanjutkan hilirisasi," tuturnya.

Dia mengemukakan, presiden mendorong ada upaya mencari alternatif untuk membuat LPG sendiri, dengan harapan, LPG yang dikembangkan di dalam negeri tidak lebih mahal dari LPG impor.

Selain itu, Bahlil berharap, perusahaan pelat merah bisa turun tangan dalam hal ini dan pihaknya sudah melakukan rapat dengan SKK Migas untuk membahas hilirisasi etanol, blue amonia, LPG dan pupuk.

"Kita harus dorong untuk etanol, metanol dan LPG karena kita masih impor 7 juta ton per tahun. Subsidi kita ditargetkan untuk LPG tahun ini diprediksi hampir Rp 100 triliun," ungkap Bahlil.