Menteri Basuki Sebut Infrastruktur Air Ciptakan Kota Layak Huni

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut, pentingnya pembangunan infrastruktur di bidang air dalam rangka menciptakan kawasan yang layak tinggal bagi masyarakat.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, infrastruktur air sangat penting guna menciptakan kota layak huni dan dicintai. Dalam hal ini, semua masyarakat membutuhkan akses terhadap air bersih.

"Kalau kota ramah air (water sensitive) atau water resilience city tidak hanya untuk banjir, tapi juga kenyamanan. Water sensitive ada yang namanya livable city, sustainable city. Semuanya pasti dasarnya adalah air karena orang mau hidup nyaman, harus ada air, nggak mungkin orang hidup nyaman tanpa air," kata Menteri Basuki dalam sambutannya pada Pembukaan Seminar Nasional di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Senin, 11 Desember.

Menteri Basuki menyebut, untuk wilayah DKI Jakarta sendiri, pihaknya telah membangun sejumlah infrastruktur bidang air mulai dari hulu hingga ke hilir Jakarta. Adapun bendungan yang sudah rampung dan diresmikan adalah Bendungan Ciawi dan Sukamahi, yang mana keduanya mampu mengendalikan banjir di hulu.

"Kalau yang di tengahnya ini ada sodetan, kemudian ada normalisasi. Di hilirnya ada pompa-pompa. Kalau kami membangun sejak dulu mungkin sudah ada 500-an (pompa), bersama dengan DKI itu ada 530-an pompa yang disiapkan untuk bagian hilirnya salah satunya itu Sentiong," ujarnya.

Sedangkan di bagian hilir, kini ada Stasiun Pompa Ancol Sentiong yang baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini. Pompa banjir ini ditargetkan akan mengamankan tujuh kecamatan dari ancaman banjir. Harapannya, pompa ini juga mampu menjernihkan Kali Item.

Dia menambahkan, saat ini pemerintah juga tengah menggenjot normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 17 km. Ditargetkan proyek ini dan pemasangan tanggulnya dapat rampung pada 2024 sehingga banjir dapat dikendalikan.

"Makanya kemarin ada banjir di Kebon Nanas dan Kampung Melayu itu karena belum ada tanggulnya, tapi sebagian besar sudah kami alirkan ke KBT (Kanal Banjir Timur) sehingga dia lebih cepat surutnya. Mudah-mudahan 2024 ini bisa ditanggul semua, sehingga banjir Jakarta segera bisa kami kendalikan," tuturnya.

Pada kesempatan sama, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Yudha Mediawan mengatakan, Indonesia memiliki tantangan dalam pemenuhan air. Setidaknya, perlu ada peningkatan sebanyak 50 miliar meter kubik dari 19 miliar meter kubik saat ini.

"Hampir 160 persen dan sekitar 250 meter kubik per kapita dapat menghilangkan dampak negatif penyimpanan air bahkan dengan skenario perubahan iklim kering," ungkapnya.

Yudha mengatakan, mayoritas tampungan air nasional bersumber dari danau dan bendungan. Distribusi bangunan penampung air dinilai belum merata di setiap kepulauan Indonesia.

"Dengan mayoritas pada Pulau Jawa sebesar 63 persen, hal ini berkebalikan dengan Pulau Papua yang belum memiliki tampungan air hingga saat ini," ujarnya.

Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Yudha menyebut, pengelolaan air di perkotaan semakin besar. Tantangannya ini sejalan dengan perkiraan populasi dunia tinggal di wilayah perkotaan akan meningkat hingga 72,9 persen pada 2045.

"Tentunya, fenomena urbanisasi akan menimbulkan permasalahan di kawasan perkotaan. Kaitan dengan sifat air dan permasalahan akan muncul adalah pengelolaan sumber daya air seperti yang banyak terjadi di kawasan perkotaan Indonesia," terangnya.

Oleh karena itu, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) bekerja sama dengan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema “Mewujudkan Kota Ramah Air: Tantangan Dan Peluang Perencanaan Infrastruktur Wilayah.

Tujuan kegiatan seminar nasional ini adalah menyusun suatu rekomendasi dan usulan dalam rangka memunculkan ide gagasan pengelolaan air kawasan perkotaan serta memperkaya poin-poin penting bagi pemerintah pusat, khususnya Kementerian PUPR untuk dibawa ke 10th World Water Forum 2024 di Bali.

Sasaran dari kegiatan tersebut adalah pertama, meningkatkan pengetahuan tentang Kota Ramah Air. Kedua, meningkatkan pemahaman tentang Infrastruktur Pendukung Kota Ramah Air.

Ketiga, berbagi informasi mengenai tantangan dan peluang dalam memasukkan aspek ramah air dalam perencanaan. Kemudian, sasaran yang keempat adalah meningkatkan kerja sama dalam perwujudan Kota Ramah Air di lingkup Kementerian PUPR, kementerian/lembaga, pemerintah pusat dan daerah, IAP dan asosiasi terkait lainnya, serta akademisi dan mahasiswa.