Bagikan:

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) dan pemerintah menggelar rapat koordinasi percepatan pengembangan sektor pariwisata untuk mengakselerasi kinerja pariwisata nasional guna mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Adapun, penyelenggaraan percepatan pengembangan sektor pariwisata 2023 ini juga merupakan salah satu wujud komitmen Bank Indonesia bersama Pemerintah untuk mempererat sinergi dalam mengakselerasi transformasi sektor riil dalam memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional.

Dalam keterangannya pada hari Selasa 5 Desember, bahwa hasil rapat koordinasi tersebut menyepakati delapan kesepakatan untuk mendorong pariwisata.

Pertama, BI dan pemerintah akan mendorong peningkatan kunjungan dan belanja wisatawan mancanegara serta peningkatan perjalanan wisatawan nusantara. Tekad tersebut akan diterapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 hingga 2029.

Selanjutnya, mempercpeat pengembangan pariwisata berkualitas di lima destinasi pariwisata super prioritas, khususnya pada aspek infrastruktur dasar dan implementasi prinsip blue, green, dan circular ekonomi, serta meningkatkan dukungan pemerintah daerah.

Kemudian, mendorong percepatan peningkatan konektivitas udara, serta implementasi pengembangan skema visa kunjungan.

Berikutnya mendorong peningkatan promosi investasi swasta untuk pengembangan destinasi melalui dukungan promosi investasi destinasi pariwisata super prioritas dan pariwisata ramah lingkungan.

Lebih lanjut, mempercepat integrasi sistem perizinan penyelenggaraan MICE-event internasoinal, termasuk dukungan dalam pemetaan MICE-event potensial dan fasilitasi bidding MICE.

Kemudian memperkuat srategi Bangga Beriwisata di Indonesia, melalui peningkatan konektivitas darat dan angkutan udara domestik, termasuk pengembangan promosi, stimulus, dan paket perjalanan.

Selanjutnya, memperkuat promosi digital untuk peningkatan wisatawan mancanegara dengan fokus pada pasar utama potensial wisatawan mancanegara yang berbelanja banyak.

Terakhir, mengakselerasi peningkatan inklusivitas destinasi, melalui sinergi pengembangan desa wisata dan UMKM pendukung pariwisata, termasuk pengembangan pelaku usaha kreatif.