Pemerintah Siapkan Langkah Strategis Jaga Kondisi Pangan Nasional

JAKARTA - Perekonomian Indonesia tetap solid di tengah berbagai tantangan ketidakpastian global.

Pada kuartal pertama 2024, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen (yoy).

Adapun capaian tersebut didukung realisasi inflasi yang terkendali pada rentang target sasaran nasional 2,5 persen plus minus 1 persen, yakni sebesar 3,00 persen (yoy) pada April 2024.

Oleh sebab itu, pemerintah terus berkomitmen menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan tingkat inflasi yang stabil, salah satunya dengan menjaga daya beli masyarakat tetap kuat.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan menyampaikan keterjangkauan harga barang pokok menjadi aspek penting dalam terjaganya daya beli, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Ferry menyampaikan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut yaitu pentingnya penguatan sinergi koordinasi dalam rangka pengendalian inflasi, terutama inflasi pangan.

“Pengendalian inflasi di Wilayah Sumatera menjadi strategis terutama dalam pengamanan pasokan dan kelancaran distribusi di tengah adanya bencana alam yang terjadi di sejumlah sentra produksi pangan,” ungkapnya dalam keterangannya, dikutup Minggu, 19 Mei.

Ferry mengatakan disepakati beberapa langkah strategis yang akan dilakukan ke depan untuk menjaga stabilisasi harga, terutama harga pangan, yakni di antaranya melalui penguatan penyediaan dukungan sarana dan prasarana pertanian melalui sinergi lintas kementerian/lembaga (K/L) dan pemangku kepentingan terkait di daerah.

Selanjutnya percepatan perbaikan infrastruktur pertanian, terutama di wilayah terdampak bencana banjir dan erupsi, serta penguatan manajemen pola tanam yang didukung kerja sama contract farming antara Bulog/BUMD Pangan/BUMDes dengan kelompok petani.

Ferry menyampaikan, juga akan dilakukan penguatan orkestrasi kerja sama antardaerah (KAD) untuk memastikan tersedianya pasokan pangan, khususnya di daerah nett consument

Langkah lainnya yaitu peningkatan dukungan fiskal dan non fiskal untuk penguatan sarana dan prasarana pertanian untuk ketahanan pangan di daerah di tengah masih tingginya risiko gejolak harga pangan.

“Pemerintah saat ini telah mendukung perluasan akses pembiayaan untuk peningkatan kapasitas produksi petani, di antaranya melalui skema KUR sektor pertanian dan kredit usaha alsintan (KUA),” ujar Ferry.

Ferry memastikan keterjangkauan harga, upaya menjaga daya beli juga dilakukan dengan mendorong konsumsi kelas menengah, dan hal ini akan menjadi kebijakan yang berkesinambungan.

"Kebijakan itu tidak hanya fokus kepada masyarakat kelas bawah, namun juga memastikan masyarakat kelas menengah memiliki insentif untuk tetap meningkatkan konsumsi meskipun sedang terjadi ketidakpastian ekonomi," jelasnya.

Dia menyampaikan, sejumlah stimulus yang diberikan untuk kelas menengah yakni PPN DTP sektor properti untuk rumah komersial, rumah masyarakat berpenghasilan rendah dan rumah masyarakat miskin.

Ditambah lagi, PPN DTP sektor kendaraan bermotor, khususnya kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Serta dilakukan penguatan komitmen penyaluran pembiayaan sektor pertanian, penyerahan bibit, sarana produksi pertanian kepada kelompok tani, penyelenggaraan pasar murah, dan pelepasan mobil pasar murah keliling.