Indonesia Jajaki Kerja Sama dengan Kelompok Negara D-8, Bahas Peningkatan Kapasitas UMKM

JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menjajaki kerja sama dengan organisasi kelompok 8 negara berkembang atau Developing 8 (D-8) dalam meningkatkan kapasitas usaha koperasi dan pelaku UMKM.

Diketahui, Kelompok D-8 beranggotakan delapan negara berkembang dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Kedelapan negara yang berkeinginan mempererat kerja sama dalam pembangunan itu ialah Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki.

Saat melakukan audiensi dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) D-8 Isiaka Abdulqadir Imam di Jakarta, Senin, 20 November, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (Sesmenkop UKM) Arif Rahman Hakim mengatakan, kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan koperasi negara anggota D-8.

"Kerja sama ini sangat baik untuk kami tindaklanjuti, karena akan memberikan banyak manfaat bagi negara anggota D-8. Masing-masing negara mempunyai keunggulan dan potensi," ujar Arif dalam keterangan tertulis yang diterima VOI, Selasa, 21 November.

Pada pertemuan tersebut, hadir juga Director I Administrative Legal and Internal Issues D-8 Ahmar Ismail, Director II Economy Implementation and External Relations D-8 Punjul Nugraha, dan Diplomat Ahli Pertama Kementerian Luar Negari Pragusdiniyanto Soemantri.

Arif menambahkan, saat ini pihaknya sedang berupaya meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dan koperasi di Tanah Air.

"Kami memiliki beberapa program prioritas. Untuk usaha mikro, kami memperkuat legalitas usaha, UKM memperkuat rantai pasok, sedangkan koperasi kami dorong untuk menjadi koperasi modern dan untuk wirausaha, kami menargetkan terciptanya satu juta wirausaha baru," kata Arif.

Oleh karena itu, dia menilai kerja sama yang akan dijajaki organisasi D-8 merupakan langkah penting untuk bertukar informasi mengenai pemberdayaan koperasi dan UMKM, yang telah dilakukan negara anggota D-8.

"Saya meyakini masing-masing negara punya pengalaman yang sangat baik dalam mengimplementasikan kebijakan," ucap dia.

Sementara itu, Sekjen D-8 Isiaka Abdulqadir Imam mengatakan, organisasi D-8 juga akan fokus pada pengembangan UMKM dengan melibatkan seluruh anggota D-8, termasuk Indonesia.

"UMKM memiliki peranan penting dalam pengembangan ekonomi di seluruh negara D-8. Bahkan di Indonesia, 99 persen pelaku usaha didominasi pelaku UMKM. Saya menyambut baik untuk segera menyelenggarakan pertemuan pertama pada 2025," tuturnya.

Dia juga menargetkan, perdagangan produk UMKM antar negara D-8 dan di pasar global dapat menyentuh angka 500 miliar dolar AS pada 2030 mendatang

"Pengembangan UMKM pada anggota D-8 menjadi sektor penting untuk ditingkatkan, dan ini menjadi penting untuk menyejahterakan masyarakat," pungkasnya.