JAKARTA - Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengungkapkan emisi buangan dari sektor pembangkit listrik bisa mencapai 1 miliar ton di tahun 2060 jika Pemerintah dan PLN tidak melakukan intervensi.
Adapun saat ini emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di sektor ketenagalistrikan adalah sebesar 290 juta ton CO2 per tahun.
"Jadi ini bukan akumulasi tapi ini adalah per tahunnya. Tapi tentu saja pemerintah dalam hal ini Presiden dan Menteri ESDM sudah melaunching NZE untuk sektor gatrik di 2060," ujar Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Rabu, 15 November.
Ia menjabarkan, beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh PLN dengan menggandeng Kementerian ESDM dalam mengurangi emisi GRK salah satunya dengan menghapus 13,3 GW Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang masih dalam fase perencanaan.
"Artinya di sini avoiding CO2 emission, karena yang tadinya rencana dibangun menjadi tidak jadi tentu saja avoid jumlahnya sekitar 1,8 miliar ton. Jadi 1 GW emisinya 5-6,5 juta ton gw per tahun, dikalikan 25 tahun hampir 2 miliar ton," urai Darmawan.
Lgkah lain yang dilakukan PLN adalah mengganti 1,1 GW PLTU dengan pembangkit energi u terbarukan (EBT) sebagai baseload. Kemudian juga mengganti 800 MW PLTU dengan pembangkit gas.
"Kami juga melakukan co firing, kemudian dedieselisasi. 3 tahun lalu kami berterima kasih pada menteri esdm, kami merilis RUPTL terhijau dalam sejarah PLN, yaitu 51,6 persen penambahan kapasitas atau 21 GW adalah penambahan kapasitas berbasis EBT," lanjut dia.
BACA JUGA:
Sebelumnya Darmawan juga menegaskan, PLN telah merancang Accelerated Renewable Energy Development (ARED) yang akan mengatasi tantangan tersebut.
Melalui ARED, PLN akan mengembangkan green enabling transmission line dan smart grid yang mampu menyuplai listrik dari sumber EBT yang terpisah dan terisolir menuju pusat permintaan listrik.
Menurutnya, ARED juga mampu meningkatkan kapasitas dan keandalan sistem PLN untuk mengalirkan listrik dari sumber EBT yang karakternya intermitensi atau fluktuatif seiring perubahan cuaca.
Darmawan juga mengungkapkan bahwa dalam RUKN terbaru, Pemerintah dan PLN telah bersepakat untuk meningkatkan bauran EBT sebesar 75 persen dan 25 persen sisanya akan berasal dari gas pada 2040. Dengan begitu, dirinya optimistis, dengan dukungan pemerintah dan komunitas global, transisi energi Indonesia bisa terus didorong.