Mau Pisahkan Pajak dan Bea Cukai dari Kemenkeu, Prabowo Subianto: Indonesia Kalah dari Kamboja

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto mengatakan posisi Indonesia kalah dari Kamboja dalam hal rasio pendapatan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Di mana Indonesia hanya 11,8 persen PDB, sementara Kamboja 18,1 persen.

Berdasarkan bahan paparan Prabowo, per 2021, rasio pajak Indonesia tercatat 9,1 persen dan rasio penerimaan 11,8 persen.

Kamboja mencatat rasio pajak 16,4 persen dan rasio penerimaan 18,1 persen.

“Sebagai contoh, kalau kita lihat penerimaan sebagai rasio dari PDB kita, government revenue ratio terhadap PDB, kita melihat bahwa kita kalah dengan Kamboja. Gov to revenue to GDP kita sekarang menyentuh 12 persen (11,8 persen),” katanya dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, di Jakarta, Rabu, 8 November.

“Kamboja 18 persen, sebenarnya data terakhir yang saya terima sudah mendekati 20 persen,” sambungnya.

Sementara, lanjut Prabowo, negara tetanga Malaysia mencatat rasio pajak 11,2 persen dan rasio penerimaan 15,1 persen.

Sedangkan, Thailand mencatat rasio pajak 14,3 persen dan rasio pendapatan 18,5 persen. Serta Vietnam mencatat rasio pajak 12,9 persen dan rasio penerimaan 18,2 persen.

“Malaysia juga diatas kita, Thailand sudah mendekati 20 persen, Vietnam sudah 20 persen,” urainya.

Menurut Prabowo, ini adalah sesuatu yang harus dicermati, padahal Indonesia memiliki orang-orang hebat.

Ia menilai, akar masalahnya justri bersumber dari manajemen yang belum optimal.

“Saya tanya sekarang saudara-saudara, bedanya kita sama orang Kamboja apa? Bedanya sama Vietnam apa? Apa Indonesia lebih bodoh? Lebih tidak becus? Saya kira ini adalah masalah net management, ini adalah masalah will,” tegasnya.

Karena itu, Prabowo mengatakan akan merombak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) jika dirinya terpilih menjadi Presiden di Pilpres 2024.

Perombakan yang akan dilakukan yakni memisahkan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai dari Kementerian Keuangan.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan, nantinya dua departemen ini akan digabung menjadi satu badan yaitu Badan Penerimaan Negara.

Kata dia, konsep ini sudah diterapkannya negara lain yang memisahkan pembuat kebijakan dan pengumpul pajak.

“Kita bisa perbaiki dengan IT dengan komputerisasi dan sebagainya. Kita bisa hitung 8 persen dari 1.500 miliar dolar peningkatannya cukup signifikan saudara-saudara sekalian, ratusan miliar dolar tambahan anggaran kita,” ucapnya.