Genjot SDGs, Pemda Bisa Lebih Mudah Bermitra dengan BUMN

JAKARTA - Pemerintah bertekad meningkatkan kesadaran Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) dan ditargetkan tercapai baik tingkat pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten/kota pada tahun 2030.

Kementerian BUMN melalui PT Surveyor Indonesia (PTSI) pun mendirikan program I-SIM For Cities dan I-SIM For Regencies. Program ini bertujuan untuk memetakan pemerintah daerah (pemda) yang mulai menjalankan program percepatan SDGs.

Sekadar informasi, I-SIM For Regencies merupakan program akselerasi pengungkapan data penilaian baik performa, dampak, dan inovasi SDGs di 416 kabupaten se-Indonesia.

Direktur Utama PTSI, M. Haris Witjaksono mengatakan tahun ini ada 103 kabupaten yang mengikuti penjurian I-SIM for Regencies yang digelar bekerja sama dengan Bappenas, APKASI dan KPPOD. Dari jumlah tersebut sebanyak 10 kabupaten lulus tahap penjurian.

Adapun kabupaten yang lulus tahap penjurian ada 10, yang terdiri dari Kabupaten Bandung, Bogor, Bantul, Gowa, Karo, Magelang, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Temanggung, dan Sinjai. Kesepuluh kabupaten ini membawakan program yang mendorong percepatan SDGs dalam sektor yang berbeda-beda. Di antaranya, pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, hingga program di bidang kesehatan.

“Ini adalah bagian dari support kami kepada pemerintah untuk bisa mencapai SDGs itu sendiri. Kami mendapatkan tugas dan amanah untuk bisa menjalankan di tingkat kabupaten dan kota,” tuturnya di Graha Surveyor Indonesia, Jakarta, Senin, 30 Oktober.

Haris mengatakan program penjurian ini masih berlanjut dan nantinya akan ada tiga kabupaten yang terpilih. Adapun tiga kabupaten terbaik akan diumumkan dalam acara SDGs Annual Conference, pada 5-7 November 2023 di Yogyakarta oleh Kementerian PPN/Bappenas.

Lebih lanjut, Haris mengatakan dalam penilaiammya ada 17 indikator yang digunakan. Mengingat persoalan-persoalan yang ada di pemerintah Kabupaten kan berbeda-beda.

“Karena itu kita memberikan ruang selebar-lebarnya, program unggulan seperti apa yang mereka bangun, ya itulah kemudian kita mintakan Dewan Panelisnya, baik dari akademisi, kemudian dari NGO, dari Kadin, kemudian dari Bappenas juga ada,” ucapnya.

Permudah BUMN mencari mitra kerja

Haris mengatakan penilaian yang dilakukan juga bisa memberikan bantuan dari pihak lain agar bisa mendanai program-program yang berkelanjutan. Salah satunya, leway program TJSL perusahaan pelat merah.

“Ini bisa juga digunakan oleh badan-badan usaha, salah satunya BUMN dalam konteks kita membuat program, disebut program matching. Antara pemerintah kabupaten dan kota, serta target-target dalam penyusunan TJSL,” katanya.

“Artinya apa? Harapannya program TJSL kita bisa nyambung dengan program pemerintah kabupaten/kota, dan selanjutnya ini akan dimonitor capaiannya seperti apa. Nah capaian ini adalah bagian dari kontribusi BUMN, bagian dari ESG dari BUMN itu sendiri,” sambungnya.

Sementara itu, Koordinator TJSL Kementerian BUMN, Fahrudin mengatakan dengan rating SDGs yang diberikan kepada kabupaten, maka badan usaha milik negara (BUMN) akan lebih mudah dalam mendapatkan data untuk pencarian mitra kerja, maupun dalam penerapan TJSL BUMN tersebut.

“Tentunya menjadi database yang bagus bagi Kementerian BUMN untuk nantinya bisa digarap bersama, untuk berkolaborasi antara BUMN dengan pemerintah daerah,” kata Fahrudin.