Kemenhub Usulkan Pembangunan Pelabuhan Terintegrasi di ASEAN

JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan pembangunan pelabuhan terintegrasi dalam Pertemuan Kelompok Kerja Transportasi Maritim ASEAN ke-45 atau The 45th ASEAN Maritime Transport Working Group (45th MTWG) di Ho Chi Minh City, Vietnam.

"Dalam hal ini Indonesia mengusulkan untuk melakukan pendekatan kolaboratif dan kompetitif untuk meningkatkan koordinasi antara pembangunan pelabuhan dan akses jalan raya ke pelabuhan di kawasan ASEAN," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Lollan Panjaitan dalam keterangannya, dikutip dari Antara, Rabu 18 Oktober.

Lollan mengatakan, dalam pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa saat ini Indonesia sedang dalam proses penyusunan National Port Master Plan. Tujuannya untuk meningkatkan peran dan fungsi pelabuhan dalam mendukung pembangunan nasional, yang diharapkan untuk dapat diterbitkan pada akhir 2023.

Selain itu, ia mengungkapkan beberapa hal penting yang dibahas antara lain agenda terkait ASEAN Single Shipping Market (ASSM), di mana Brunei Darussalam menyampaikan analisis kinerja jaringan pelabuhan dan efisiensi pelabuhan di ASEAN berdasarkan data yang diserahkan oleh negara anggota ASEAN.

Sidang juga menyetujui usulan Agence Française de Dévelopement (AFD) yang merupakan badan di bawah Pemerintah Prancis untuk memberikan dukungan teknis penuh untuk Sustainable Ship Waste Management Strategy for ASEAN Project selama 2 (dua) tahun pada 2023-2025.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, organisasi maritim terkemuka seperti International Maritime Organization (IMO), ASEAN Ports Association (APA), Federation of ASEAN Shipowners’ Associations (FASA), World Shipping Council (WSC), Digital Container Shipping Association (DCSA), Partnership for Infrastructure (P4I) Australia, dan ASEAN Secretariat.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Lollan Panjaitan, dengan anggota yaitu Atase Perhubungan di Kuala Lumpur, Atase Perhubungan di Singapura dan perwakilan dari Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Kenavigasian, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (TSDP), Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional (PFKKI), Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda serta Indonesia National Shipowners Association (INSA).