Masyarakat Transportasi Indonesia Desak Pemerintah Optimalkan Penagihan Pembayaran Pajak

JAKARTA - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) tuntut pemerintah untuk dapat memaksimalkan penagihan pembayaran pajak terhadap 40 juta kendaraan yang belum bayar pajak untuk perbaikan penyelenggaraan transportasi umum di Indonesia.

Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Tory Damantoro mengatakan kerugian akibat kemacetan lalu lintas tidak saja mengakibatkan mobilitas yang tidak produktif, tetapi juga menjadikan polusi udara yang buruk, yang pada akhirnya menimbulkan gangguan kesehatan, baik fisik maupun psikis.

Tory menyebutkan angka kerugian ekonomi per tahun akibat kemacetan lalu lintas di Jabodetabek sebesar 71,4 Triliun, selain itu berkurangnya penggunaan angkutan umum masyarakat, disebabkan oleh menurunnya keandalan layanan angkutan umum.

Sementara, Wakil Ketua Umum Bidang Keselamatan Transportasi (MTI), Dr. Drs. Rivan A Purwantono menyampaikan sampai dengan Desember 2022, terdapat 40 juta kendaraan yang belum membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Jumlah itu sekitar 39 persen dari 103 juta kendaraan bermotor yang tercatat di Kantor Bersama Samsat.

"Jika seluruh pemilik kendaraan taat bayar pajak, potensi pendapatan yang diterima daerah seluruh Indonesia bisa mencapai lebih dari Rp 180 triliun," jelasnya dalam keterangan resminya, Selasa, 17 Oktober.

Tory menambahkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, terdapat keharusan untuk mengalokasikan paling sedikit 10 persen terkait untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Menurut Tory dengan potensi PKB mencapai Rp180 triliun per tahun dan ada keharusan minimal 10 persen terkait pengembangan transportasi umum, dirinya menilai bahwa alokasi sekitar Rp18 triliun cukup untuk menjadi rancangan dan menjadi modal untuk badan nasional integrasi angkutan umum.

”Atau jika digunakan untuk pembangunan BRT yang paling sederhana bisa untuk membangun 1.800 km, dan apabila digunakan untuk pembangunan LRT sekelas LRT Jabodebek, maka akan terbangun 27 km jaringan layanan LRT” ungkapnya.

Dengan demikian, PKB yang belum dibayarkan merupakan potensi tambahan untuk pendapatan daerah. Tory mengatakan, apabila penagihan tersebut dioptimalkan, maka pendapatan tersebut akan cukup memadai terutama untuk pengembangan rancangan nasional dan good governance penyelenggaraan angkutan umum.