Menteri Basuki Minta Dukungan DPR dalam Penyelenggaraan WWF 2024

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono selaku Wakil Ketua Panitia Nasional Penyelenggaraan World Water Forum ke-10 dan Presiden World Water Council (WWC) Loic Fauchon melakukan pertemuan dengan Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon dan Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana di Jakarta, Selasa, 10 Oktober.

Menteri Basuki mengatakan, WWC dan Panitia Nasional Penyelenggaraan World Water Forum ke-10 meminta dukungan DPR RI dalam menyiapkan agenda pembahasan antarparlemen tentang Air dalam World Water Forum ke-10 tahun di Bali, pada 2024 mendatang.

"Dalam pertemuan hari ini, kami mengharapkan DPR RI, melalui BKSAP dapat memimpin dan menjadi host pertemuan parlemen dari seluruh dunia, khusus membahas soal isu air," kata Basuki dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 10 Oktober.

World Water Forum sendiri merupakan forum bidang air terbesar yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, parlemen, pakar/akademisi, asosiasi profesi, organisasi internasional, hingga lembaga swadaya masyarakat. Forum ini terdiri dari tiga pilar, yakni proses tematik, regional, dan politik.

Pada proses politik, salah satu pemangku kepentingan yang sangat penting adalah parlemen. Parlemen berperan dalam penyusunan legislasi dan persetujuan anggaran (budgeting) bidang air, disamping dalam pengawasan pembangunan.

Melalui partisipasi parlemen dalam World Water Forum ini, diharapkan terciptanya komitmen politik dari parlemen di seluruh dunia untuk memastikan kesejahteraan bersama di bidang air.

Sementara itu, Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon menyambut baik usulan kepada DPR RI untuk menjadi host pertemuan parlemen seluruh dunia pada World Water Forum ke-10.

"Ini merupakan usulan yang sangat baik karena parlemen sangat penting dalam pembuatan regulasi dan budgeting. Kami akan mendiskusikan usulan ini dengan Inter-Parliamentary Union (IPU) yang berkedudukan di Jenewa dalam pertemuan di Angola pada 23-27 Oktober 2023," ucapnya.

Dalam proses politik sebelumnya telah dilakukan penandatanganan kesepakatan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan UNESCO untuk proses tingkat menteri. Lalu antara Pemerintah Indonesia de United Cities and Local Government (UCLG) untuk proses tingkat Pemerintah Daerah (Local Authorities).

Terakhir, saat 3rd International Conference on Water and Climate pada 6-7 Juli di Maroko, perjanjian ditandatangani antara Panitia Nasional dan International Networks of Basin Organizations (INBO) untuk proses politik pada tingkat otoritas wilayah sungai (river basin authorities).

Selanjutnya, Pemerintah Indonesia juga akan menggelar Stakeholder Consultation Meeting (SCM) ke-2 pada12-13 Oktober mendatang di Bali, dengan proses yang inklusif pada proses tematik, regional, dan politik.