Bagikan:

JAKARTA - Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Industri Pertahanan atau Defend ID, menegaskan bahwa pihaknya tak ikut memasok senjata kepada Israel maupun Palestina. Pasalnya, senjata yang diproduksi BUMN tidak boleh digunakan untuk perang.

Seperti diketahui, situasi di Israel mulai memanas setelah Hamas berhasil melakukan serangan mendadak yang menewaskan hampir 500 orang pada Sabtu, 7 Oktober lalu. Serangan itu paling mematikan di Israel selama 50 tahun terakhir.

“Belum ada, belum ada, dengan Israel kita tidak ada (kontrak kerja sama untuk ekspor senjata),” ujar Direktur Utama Defend ID, Bobby Rasyidin di Kementerian BUMN Jakarta, Selasa, 10 Oktober.

Bobby mengatakan produksi senjata dari Holding BUMN Pertanahan juga harus diekspor secara hati-hati. Apalagi, sambung dia, persetujuan impor juga melalui izin dari Negara dalam hal ini Kementerian Pertahanan.

Selain itu, kata Bobby, produksi senjata tidak boleh digunakan untuk berperang yang berkaitan dengan konflik-konflik kemanusiaan.

“Untuk kita mengekspor ini, harus ada tanda tangan di Kementerian Pertahanan, kalau enggak ada izin kita enggak boleh ekspor,” ucapnya.

Saat ini, kata Bobby, konflik antara Israel dan Palestina belum diklasifikasikan oleh dewan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Jika nantinya dimasukkan dalam kategori konflik kemanusiaan, maka Defend ID tidak akan membuka kerja eskpor dengan negara tersebut.

“(Konflik Israel-Palestina) belum diklasifikasikan oleh dewan keamanan PBB. Kalau dewan keamanan PBB menyatakan ini konflik kemanusiaan, mereka melarang, kita akan masuk (mengikuti kebijakan),” katanya.