Bagikan:

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Menurut dia, konflik ini dipicu karena komunikasi yang salah ke masyarakat. Khususnya terkait dengan ganti rugi.

Sekadar informasi, situasi di Pulau Rempang sedang bergejolak seiring dengan penolakan dari warga yang terancam tergusur karena adanya pembangunan Rempang Eco City.

“Saya sudah sampaikan urusan yang di Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja, di bawah salah mengomunikasikan saja,” katanya dalam acara Main Event Sewindu Proyek Strategis Nasional, dikutip dari YouTube Perekonimian RI, Rabu, 13 September.

Kata Jokowi, seharunya masyarakat dijelaskan bahwa mereka mendapatkan ganti rugi dari relokasi tersebut.

Adapun ganti rugi yang dimaksud diberikan lahan dan rumah.

Tekait dengan tempat yang dipilih untuk relokasi warga, Jokowi menilai hal ini dapat diselasikan di tingkat daerah, tanpa harus melibatkan kepala negara.

“Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah. Tapi mungkin lokasinya belum tepat, itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan begitu harus sampai presiden?,” ucapnya.

“Dan jika ada yang tidak mampu diselesaikan segera disampaikan, segera dilaporkan ke Dirjen terkait, ke Menteri terkait. Jangan kalau ditanya siap pak. gimana? beres pak. Beres, beres. Aman, aman. Nanti begitu terakhir mohon maaf pak, belum bisa selesia pak. Tidak bisa selesai pak, nah,” sambungnya.

Meski begitu, Jokowi mengaku optimistis masalah yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau ini dapat selesai. Termasuk dengan Proyek Strategis Nasional lainnya.

“Biasanya kita itu kalau udah ada masalah dengan Menteri, Kapolri, dengan Panglima TNI rapatkan ketemu selesai masalah. Ketemu solusinya setiap masalah,” ujarnya.

“Saya optimistis PSN yang ada bisa diselesaikan karena bapak ibu semuanya juga udah terlatih di bawah mengatasi masalah-masalah yang ada, ini tinggal meneruskan saja dari proyek yang belum selesai,” katanya.