Hasil Lengkap KTT G20 India: RI Dorong Kesepakatan Isu Jalur Keuangan

JAKARTA – Pemerintah Indonesia menyatakan komitmen untuk mendorong kesepakatan bersama diantara negara-negara dalam menghadapi tantangan global saat ini. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat mendampingi Presiden Joko Widodo dalam agenda KTT G20 India akhir pekan lalu.

Disebutkan bahwa para pemimpin G20 berhasil mencetuskan Leaders’ Declaration, yang meliputi berbagai isu dari Jalur Keuangan dan Jalur Sherpa.

“Beberapa kesepakatan penting dari Jalur Keuangan menegaskan kembali komitmen para pemimpin G20 akan perlunya kebijakan moneter, fiskal, keuangan, dan struktural yang terkalibrasi dengan baik guna mendorong pertumbuhan, mengurangi kesenjangan, mendukung pembangunan berkelanjutan dan pembiayaan perubahan iklim, serta menjaga makroekonomi dan stabilitas keuangan,” tulis Kemenkeu dalam siaran resmi Senin, 11 September.

Dari sisi kolaborasi Keuangan dan Kesehatan, para pemimpin G20 berkomitmen untuk memperkuat arsitektur kesehatan global untuk menghadapi pencegahan, kesiapsiagaan dan response (Prevention, Preparedness and Response/PPR) pandemi melalui peningkatan kolaborasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan di bawah Satuan Tugas Gabungan Keuangan dan Kesehatan (Joint Finance and Health Task Force/JFHTF), dengan Indonesia dan Italia berperan sebagai Co-Chairs.

Para pemimpin G20 sendiri disebut menyambut baik suksesnya alokasi pendanaan atas proposal putaran pertama oleh Dana Pandemi, yang diinisiasi dan diluncurkan saat Presidensi G20 Indonesia, dan menantikan putaran kedua akhir 2023.

"Solidaritas global isu kesehatan juga harus kita perkuat melalui mobilisasi pandemic fund, komitmen 2 miliar dolar perlu kita wujudkan," kata Presiden Joko Widodo.

Tercatat, kesenjangan pembiayaan 10 triliun dolar AS per tahun untuk lima tahun ke depan masih tetap ada dan akan semakin besar. Hal ini memerlukan dukungan pembiayaan yang berkelanjutan agar siap dalam menghadapi pandemi berikutnya. Semakin besar pendanaan yang tersedia, maka semakin besar kesempatan yang dapat diperoleh Indonesia untuk mengakses Dana Pandemi dalam rangka membiayai reformasi kesehatan domestik.

Selain itu, dalam rangka penguatan Bank Pembangunan Multilateral (Multilateral Development Banks/MDB), para pemimpin G20 menyerukan upaya komprehensif guna mengembangkan visi, struktur insentif, pendekatan operasional, dan kapasitas keuangan mereka agar lebih siap untuk memaksimalkan dampaknya dalam mengatasi berbagai tantangan global.

Secara khusus terkait Bank Dunia, para pemimpin G20 akan secara kolektif memobilisasi lebih banyak ruang dan pendanaan konsesi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mendukung negara-negara termiskin serta berpendapatan rendah dan menengah yang membutuhkan bantuan dalam mengatasi tantangan global.

“Kapasitas pendanaan MDBs yang lebih besar akan bermanfaat bagi Indonesia dalam rangka mengakses pendanaan yang lebih banyak untuk mendukung kebutuhan pembiayaan dalam negeri,” katanya.

Kemudian, terkait pembiayaan perubahan iklim, para pemimpin G20 mengingatkan kembali perlunya realisasi dari komitmen yang dibuat oleh negara-negara maju terhadap tujuan mobilisasi bersama pendanaan iklim sebesar 100 miliar dolar per tahun pada 2020 hingga 2025, guna memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang.

Adapun, Indonesia menyampaikan bahwa pengumpulan pembiayaan untuk pendanaan transisi selama ini belum pernah berhasil, dan belum terdapat ekosistem transisi dunia. Indonesia sendiri berkepentingan besar atas terbentuknya ekosistem transisi dunia dalam rangka menyediakan pembiayaan yang cukup untuk mendukung Indonesia mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) dan menuju pembangunan rendah karbon.

"Sinergi Pemerintah dan Swasta akan jadi game changer. Tahun lalu di Bali, Indonesia telah inisiasi G20 Bali Global Blended Finance Alliance. Skema Just Energy Transition Partnership (JETP) harus diperluas dan diperbesar," tutur Presiden.

Selain itu, perpajakan internasional juga menjadi salah satu butir kesepakatan utama dalam pertemuan kali ini. Para pemimpin G20 menegaskan kembali komitmen untuk menerapkan paket pajak internasional Dua Pilar dengan cepat, dan menyambut baik kemajuan signifikan yang dicapai pada Pilar Satu, serta selesainya pengembangan Peraturan Subjek Pajak (Subject to Tax Rule/STTR) pada Pilar Dua.

"Kesetaraan dapat diwujudkan dengan keadilan dalam reformasi dan transparansi global termasuk soal sistem perpajakan internasional dengan pemenuhan akan hak pembangunan bagi semua, termasuk negara berkembang,” imbuh dia.

Selanjutnya, dalam rangkaian pertemuan kali ini, Menteri Keuangan juga mendampingi Presiden RI dalam beberapa pertemuan bilateral dengan Kepala Negara anggota G20, antara lain Belanda, Komisi Eropa, dan Perancis.

Pertemuan bilateral dengan berbagai negara tersebut utamanya membahas penguatan kerja sama dengan Indonesia antara lain terkait transisi energi, investasi perdagangan, serta dukungan atas rencana aksesi Indonesia menjadi anggota OECD.