Bagikan:

JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) disebutkan bekerja sama dengan perusahaan yang bertanggung jawab untuk memproduksi baterai kendaraan listrik, di antaranya Indonesia Battery Corporation (IBC).

Adapun, IBC merupakan sebuah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berperan penting dalam ekosistem Battery Electric Vehicle (BEV) dan EV di Indonesia.

“Langkah-langkah progresif ini menjadi bagian strategis dalam mendukung visi Indonesia untuk menjadi pemimpin dalam industri kendaraan listrik dan berkontribusi pada agenda global keberlanjutan,” ujaran Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dikutip Minggu, 10 September.

Agus mencatat, saat ini terdapat sekitar 50 perusahaan yang mengembangkan EV di Indonesia, dengan total investasi mencapai lebih dari 200 juta dolar AS atau sekitar Rp3 triliun.

Dia menerangkan pemerintah telah menetapkan target satu juta kendaraan roda empat yang beroperasi empat 2035 merupakan EV, yang setara dengan penghematan sekitar 12,5 juta barrel BBM.

“Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi CO2 sebesar 4,6 juta ton,” tuturnya.

Selain itu, ditargetkan 12 juta unit kendaraan listrik roda dua maupun tiga beroperasi di 2025, setara dengan penghematan 18,86 juta barel BBM dan pengurangan 6,9 juta ton CO2.

“Pemerintah optimis bahwa target tersebut dapat tercapai. Kami juga menyambut baik industri yang berminat memanfaatkan insentif yang tersedia dalam pengembangan kendaraan EV di Indonesia,” tegas dia.

Agus menambahkan, pihaknya mendukung pelaksanaan Indonesia Sustainability Forum (ISF) yang diselenggarakan pada tengah pekan ini. Dia menyebut Indonesia Sustainability Forum merupakan wadah utama tahunan yang bertujuan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan.

“ISF yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN), menawarkan peluang bagi para pemangku kepentingan global untuk berkolaborasi dan berdialog,” katanya.

Sebagai informasi, ISF melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan swasta, lembaga multinasional, asosiasi, think tank, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi filantropi. Inisiatif ini diharapkan bisa berperan penting dalam mencapai tujuan keberlanjutan.