Soal Program BSPS yang Disorot DPR, Menteri Basuki Buka Suara

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merespons soal program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang disoroti oleh Komisi V DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktorat Jenderal Perumahan dan Direktorat Sumber Daya Air, Kamis, 7 September.

Pasalnya, Komisi V DPR RI menilai, bahwa program BSPS menurun dibandingkan 2023. Adapun target total anggaran BSPS tahun 2023 sebesar Rp3,29 triliun untuk 150.050 unit rumah. Sedangkan, pada Tahun Anggaran (TA) 2024 diusulkan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk 55.046 unit.

Menanggapi hal tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya akan mengupayakan target tersebut dengan cara mengupayakan pembangunan BSPS dari sisa-sisa tender proyek yang ada di setiap Direktorat Jenderal (Ditjen) Kementerian PUPR.

"Hasil diskusi di Komisi V DPR RI, kami akan upayakan untuk untuk memakai (sisa anggaran) dari sisa tender proyek. Dari sisa-sisa lelang, biasanya kalau kamu punya 100 persen, pengalamannya, tuh, ada sisa-sisa tender. Kami paling 96-97 persen terserap akhir tahun," kata Menteri Basuki di Jakarta, Kamis, 7 September.

"Makanya saya enggak janji ke beliau (Ketua Komisi V DPR RI Lasarus) untuk digeser sekarang, tetapi nunggu nanti sisa tender. Nah, itu yang kami pakai," tambahnya.

Menteri Basuki menambahkan, anggaran yang ada tidak hanya untuk BSPS, tetapi juga digunakan untuk program berbasis masyarakat lainnya, seperti Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), dan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).

"Itu misalnya nanti (Program) Bina Marga punya sisa lelang, saya pakai di situ, Cipta Karya bisa dipakai di situ, Ditjen Sumber Daya Air bisa dipakai untuk perumahan, di Ditjen Perumahan juga bisa dipakai. Kalau antar-Ditjen kami memang harus lapor dulu dulu ke Komisi V DPR RI," ujarnya.

Dengan adanya hal tersebut, Basuki memastikan tidak akan ada program di setiap Ditjen Kementerian PUPR, khususnya untuk sejumlah pekerjaan yang masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) akan mengalami kemunduran dari target yang ditetapkan.

"Enggak (akan mundur dari target). Kalau itu, kan, sudah ditender, berarti kan sisanya (yang dipakai)," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Perumahan dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR bersama Komisi V DPR RI mendadak dihentikan selama 10-15 menit.

Berdasarkan pantauan VOI di akun YouTube DPR RI, rapat tersebut harus dihentikan lantaran adanya interupsi dari Robert Rouw yang merupakan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Fraksi Nasdem.

Robert mengatakan, berdasarkan rapat kerja (Raker) beberapa waktu lalu, didapatkan kesimpulan bahwa Kementerian PUPR meminta masukan dan usulan dari Komisi V DPR RI untuk menjalankan tugas ke depan.

Namun, Robert menyebut, usulan dari Komisi V DPR RI mengenai penambahan pembangunan rumah swadaya masyarakat tidak sesuai.

"Sesuai komitmen kami, kesimpulan rapat terakhir dengan bapak menteri (PUPR) bahwa memerhatikan usulan dan masukan dari Komisi V dan satu lagi yang paling penting bahwa program padat karya itu harus kembali," kata Robert di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis, 7 September.

"Saya lihat bahan perumahan bantuan rumah swadaya masyarakat itu dari 45.000 cuman naik 10.000 menjadi 55.000, berarti ini tidak sesuai dengan kesepakatan kami. Maka, menurut saya mending (rapatnya) kami skors," tambahnya.

Menurut Robert, RDP tersebut akan percuma apabila tidak ada kesepakatan untuk mencapai hal-hal yang telah disepakati sebelumnya.

"Kami minta koordinasi kembali komitmen ini bagaimana ke pak menteri, kalau tidak kami tolak karena itu kesepakatan tertera di atas kesimpulan rapat kami kemarin, kembalikan itu seperti minimal tahun 2023," ucap Robert.