RDP Dirjen SDA dan Perumahan Kementerian PUPR dengan Komisi V DPR RI Sempat Terhenti, Kenapa?

JAKARTA - Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Perumahan dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR bersama Komisi V DPR RI mendadak dihentikan selama 10-15 menit.

Berdasarkan pantauan VOI di kanal YouTube DPR RI, rapat tersebut harus dihentikan lantaran adanya interupsi dari Robert Rouw yang merupakan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Fraksi Nasdem.

Robert mengatakan, berdasarkan rapat kerja (Raker) beberapa waktu lalu, didapatkan kesimpulan bahwa Kementerian PUPR meminta masukan dan usulan dari Komisi V DPR RI untuk menjalankan tugas ke depan.

Namun, Robert menyebut, usulan dari Komisi V DPR RI mengenai penambahan pembangunan rumah swadaya masyarakat tidak sesuai.

"Sesuai komitmen kami, kesimpulan rapat terakhir dengan bapak menteri (PUPR) bahwa memerhatikan usulan dan masukan dari Komisi V dan satu lagi yang paling penting bahwa program padat karya itu harus kembali," kata Robert di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis, 7 September.

"Saya lihat bahan perumahan bantuan rumah swadaya masyarakat itu dari 45 ribu cuman naik 10 ribu menjadi 55 ribu, berarti ini tidak sesuai dengan kesepakatan kami. Maka, menurut saya mending (rapatnya) kami skors," tambahnya.

Menurut Robert, RDP tersebut akan percuma apabila tidak ada kesepakatan untuk mencapai hal-hal yang telah disepakati sebelumnya.

"Kami minta koordinasi kembali komitmen ini bagaimana ke pak menteri, kalau tidak kami tolak karena itu kesepakatan tertera di atas kesimpulan rapat kami kemarin, kembalikan itu seperti minimal tahun 2023," ucap Robert.

Dia menilai, bantuan swadaya rumah ini sangat dibutuhkan masyarakat. Sehingga, perlu adanya target yang sama seperti di 2023.

"Saya mohon ini agar kami beri kesempatan kepada menteri (PUPR) untuk menjawab dulu. Pak dirjen dengan sangat saya mohon maaf, saya minta ini kami pending dulu, berikan kesempatan," tuturnya.

Namun, saat kembali dipantau di YouTube DPR RI, rapat telah kembali dilanjutkan.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto sudah berkomunikasi dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan jawaban terkait permasalahan rumah swadaya masyarakat akan dijawab oleh Menteri PUPR.

"Sudah komunikasi langsung dengan pak menteri, nanti pak menteri yang akan menyampaikan penyesuaian untuk (rumah swadaya masyarakat) minimal sama dengan tahun lalu. Bahkan, tadi pak menteri sudah menyampaikan ke kami, beliau bilang nanti akan kami upayakan sampai ke sisa tender yang ada di Kementerian PUPR," ungkap Lasarus.

"Maka dengan demikian, kami silakan dirjen perumahan untuk melanjutkan paparannya," pungkasnya.