Menteri Basuki Ungkap Alasan Pemilihan Bendungan Sukamahi sebagai Tempat Penyerahan LHP BPK-RI

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, alasan dipilihnya Bendungan Sukamahi, Bogor, sebagai tempat penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Kementerian PUPR tahun 2022.

Basuki menyebut, BPK memang menginginkan penyerahan LHP dilakukan di luar kantor. Menurutnya, hal ini justru bagus, sebab masyarakat akan tahu bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah diawasi oleh BPK.

"Saya kira bagus (pemilihan Bendungan Sukamahi). Sebenarnya mengajak masyarakat juga, supaya masyarakat tahu pembangunan kami ini diawasi oleh BPK," kata Basuki di bendungan Sukamahi, Bogor, Selasa, 8 Agustus.

Dia mengatakan, meski Kementerian PUPR terlihat akrab dengan BPK, namun tidak menghilangkan peran BPK sebagai auditor.

BPK tetap menilai kualitas pembangunan yang dilakukan tiap kementerian, tak terkecuali Kementerian PUPR.

"Jadi, jangan kira main-main, tetapi ikut periksa ini gimana kondisinya. Pilihannya ini yang terdekat dan representatif," ujar Basuki.

Adapun Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) memberikan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kementerian PUPR atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

Anggota IV BPK RI Haerul Saleh mengatakan, ini merupakan sebuah hal biasa. Sebab, tiap kementerian/lembaga memang harus mendapatkan opini WTP.

"BPK RI memberikan opini WTP untuk Kementerian PUPR. WTP ini hak anda semua. Saya secara pribadi mengucapkan selamat kepada PUPR yang mendapatkan opini WTP, semoga bisa terus dipertahankan," kata Haerul kepada wartawan di kawasan Bogor, Jawa Barat, Selasa, 8 Agustus.

Haerul Saleh mengatakan, Kementerian PUPR telah mendapatkan lima kali opini WTP dan bisa menjadi percontohan sebagai pengelola keuangan negara yang baik bagi kementerian atau lembaga lain.

"Awalnya saya enggak percaya (Kementerian PUPR) bisa mengelola keuangan dengan benar, tetapi kemarin-kemarin saya dapat banyak info bahwa (hal tersebut benar), kemudian pernah mendapatkan penghargaan terbaik dan sebagainya," ungkapnya.

BPK tak menampik bahwa pembangunan yang dilakukan Kementerian PUPR bisa menjadi salah satu buktinya. Misalnya, Bendungan Sukamahi yang disebut berhasil mengendalikan banjir Jakarta.