Bagikan:

JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tidak memungkiri bahwa kinerja ekspor Indonesia perlu mendapat perhatian khusus. Pasalnya, dalam beberapa bulan terakhir tren penurunan perdagangan luar negeri tersebut kian terasa.

Terbaru, Badan Pusat Statistik (BPS) melansir ekspor secara keseluruhan mengalami kontraksi sebesar 2,75 persen year on year (yoy) di kuartal II/2023, imbas dari pelemahan ekonomi global yang membuat demand jadi turun.

“Salah satu yang kami bahas tentu (adanya tekanan) di industri nonkomoditas,” ujarnya kepada awak media, dikutip Selasa, 8 Agustus.

Airlangga menjelaskan sejumlah sektor industri yang kini menjadi perhatian khusus pemerintah meliputi sektor otomotif, pulp and paper, furniture, termasuk industri tekstil (pakaian) dan alas kaki (footwear). Oleh karena itu Airlangga mengaku pemerintah sudah menyiapkan rencana khusus untuk mendorong ekspor industri-industri tersebut agar kembali membukukan kinerja yang optimal.

“Pemerintah akan mempercepat (penyelesaian perjanjian) Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA),” tuturnya.

Airlangga menyebut jika kerangka kerja sama tersebut bersifat strategis karena memberikan berbagai fasilitas bagi produk RI yang akan masuk ke Benua Biru. Adapun, salah satu yang sangat diincar pemerintah adalah insentif tarif.

“Sekarang ini ekspor Indonesia ke Uni Eropa kena bea masuk sebesar 10-17 persen. Sementara hal tersebut tidak terjadi bagi produk Vietnam yang sudah 0 persen,” tegasnya.

Atas dasar tersebut pemerintah terus berupaya menyelesaikan kesepakatan dengan Uni Eropa soal penyelesaian perjanjian Indonesia-EU CEPA.

“Kalau CEPA bisa diselesaikan pada akhir tahun nanti maka tahun depan kita masih punya ruang (untuk meningkatkan) ekspor. Saya pikir Indonesia sangat reliable dalam hal ini,” katanya.

Sebagai informasi, Indonesia dan Uni Eropa sepakat untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait sengketa perdagangan dan mendorong agar kesepakatan IEU CEPA dapat menjadi alternatif penyelesaian bagi permasalahan ekonomi, perdagangan dan investasi antara kedua pihak.