JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyatakan komitmen kuat untuk mendukung pemerintah dalam agenda strategis perpajakan.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Hipmi Akbar Himawan Buchari.
Menurut dia, hal tersebut diwujudkan melalui kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
“Hipmi ini membuat tax center ini buat apa? Saat pengusaha-pengusaha menjauhi pajak kita malah memberikan ruang dan membangun kemitraan dengan Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak,” ujarnya dalam pengukuhan Tax Center Hipmi di Jakarta, Rabu, 26 Juli.
Akbar menjelaskan, inisiasi ini sekaligus jawaban dari kegelisahan para pelaku usaha selama ini.
“Jadi selama ini literasi soal perpajakan itu kurang, bukannya tidak mau membayar pajak. Oleh karena itu harus diberikan wawasan serta edukasi,” tuturnya.
Hal yang kedua adalah bagaimana para pelaku usaha memberikan masukan kepada pemerintah.
“Karena banyak stimulus yang diberikan namun dirasa tidak berkeadilan. Seperti saat memberikan insenti tax holiday,” katanya.
BACA JUGA:
Sebagai informasi, penerimaan pajak sampai dengan Juni 2023 adalah sebesar Rp970,2 triliun.
Angka tersebut tumbuh 9,9 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp882,6 triliun.
“Penerimaan pajak hingga semester I 2023 tumbuh positif, terutama didukung kinerja ekonomi di triwulan I yang lalu,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN awal pekan ini.
Menkeu menjelaskan, torehan apik pajak di paruh pertama tahun ini setara dengan 56,4 persen dari target APBN yang dipatok Rp1.718 triliun.